Jargon pekik perjuangan Allahu Akbar, merdeka atau mati, telah menjadi tekad perjuangan kemerdekaan yang dicetuskan dari pesantren. Proklamasi Kemerdekaan NKRI tidak akan berumur panjang tanpa terbit “resolusi jihad” 1945. Sebuah fatwa perang suci yang dicetuskan ulama pesantren, untuk mempertahankan kemerdekaan RI. “Resolusi jihad” menghasilkan perang 10 November 1945 di Surabaya. Sekaligus meng-inspirasi perang di daerah-daerah lain (Ambarawa, Bandung, dan Bali).
Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77, seolah-olah telah lepas belenggu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Tetapi masih dalam suasana ke-terpuruk-an ekonomi seluruh keluarga dampak wabah pandemi CoViD-19. Belum bebas bekerja, belum bebas berusaha, belum bebas sekolah, serta belum bebas berkumpul. Tetapi semangat memperkokoh ketahanan di segala bidang tetap menggelora. Terutama bangkit dari kepungan resesi ekonomi.
Laju inflasi menjadi “belenggu” setelah pandemi. Ditandai dengan kenaikan harga kebutuhan dapur (pangan). Inflasi bulan Juli 2022, menjadi yang terburuk (paling tinggi) selama 80 bulan (sejak Oktober 2015). Patut diwaspadai. Karena pemerintah juga (terpaksa) menaikkan harga BBM jenis Pertalite. Karena subsidi ke-energi-an, ttelah mencapai Rp 502 trilyun. bisa mengancam “kemerdekaan” APBN selamanya.
Walau pandemi belum benar-benar berlalu, tetapi Istana negara tetap menyelenggarakan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, dengan Paskibraka lengkap seperti sebelum pandemi. Masyarakat bisa mengikutinya secara terbuka. Di seluruh daerah kabupaten dan kota, juga dijadwalkan apel bendera 17 Agustus secara normal. Malam ini, hampir di seluruh kampung (terutama di seantero Jawa) biasa diselenggarakan “tirakatan.” Berupa kegiatan doa bersama.
Perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-77, terasa meriah, banyak yang meneteskan air mata. Terutama saat mengenang perjuangan perintis kemerdekaan. Berperang bertaruh jiwa dan raga melawan penjajah. Juga pada saat mempertahankan proklamasi kemerdekaan (karena penjajah ingin tetap meng-kolonisasi Indonesia). Para pendiri negara menyadari benar tidak mudah membentuk negara majemuk, dengan beragam adat dan bahasa.
Bentang teritorial Indonesia yang sangat luas dipisahkan perairan laut, terdiri dari suku-suku. Niscaya memerlukan “manajemen” persatuan nasional. Hal itu tergambar dalam dinamika pada penentuan hari pembacaan proklamasi kemerdekaan. Tetapi perbedaan pendapat perintis kemerdekaan tidak berujung adu fisi. Dibutuhkan semangat ke-negarawan-an menjembatani perbedaan, demi melahirkan negara Indonesia yang bhineka.
Dalam penjelesan UUD 1945, dituliskan: “Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara, ialah semangat. …Meskipun dibikin UUD … bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, (maka) UUD tadi tidak artinya.” Semangat ke-keluarga-an wajib diwarisi generasi penerus penyelenggara negara, dan pelaku pemerintahan, selamanya.
Pemikiran ke-NKRI-an, tidak boleh goyah, di seluruh daerah. Walau setiap daerah memiliki “bahasa ibu.” Dengan tema “Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat,” wajib menjadi tekad bersama mengarungi pergaulan ke-negara-an, termasuk suasana tak menentu perekonomian internasional. Pemerintah bisa membuat kebijakan yang bisa melindungi perekonomian rakyat. Terutama pola keadilan (dan ketepatan) subsidi. Antara lain pemberian kompensasi dampak wabah pada peternakan, dan pertanian.
Bisa jadi akan ditempuh defisit lebih besar. Namun dengan mempersiapkan komoditas ekspor konvensional dan unggulan. Serta memperkuat hilirisasi produk bauksit, nikel, dan ekspor sumber energi. Juga memperbaiki tataniaga CPO (Crude Palm Oil). Petani juga bisa didorong menanam tanaman pangan lebih beragam. Termasuk menanam sorgum, sekaligus untuk mengurangi impor gandum (mencapai 10 juta ton per-tahun).
Merdeka, bukan sekadar berdaulat dalam berpemerintahan sendiri. Melainkan juga mengatur perekonomian tidak bergantung pada negara lain. Berdaulat pangan dan energi, wajib diwujudkan.
——— 000 ———
