Drs Pujoseno MM
Pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo, diingatkan oleh Wakil Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo, Drs Pujoseno MM, agar tidak sampai ada pemikiran untuk melakukan pungutan liar (pungli) bahkan korupsi. Karena pasti akan ada pengaduan dan ketahuan.
Inspektur Pembangunan IV Inspektorat Kabupaten Sidoarjo ini mengatakan, sejak Januari hingga September 2023, dirinya mendapat pengaduan terkait kinerja PNS Sidoarjo. Namun, menurut dia, hal itu masih sekedar kesalahan administrasi, setelah dilakukan klarifikasi dan diperingatkan. “Namun demikian, kami minta hal itu tidak terulang kembali, kesalahan besar kadang dimulai dari kesalahan kecil,” kata pejabat eselon III di Pemkab Sidoarjo tersebut.
Dikatakan Pujoseno, semua bidang pelayanan publik bisa terjadi pelanggaran. Misalnya bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, di kecamatan, kelurahan dan di desa. “Khusus di bidang pendidikan, tidak sampai ada pelanggaran semacam Pungli yang sampai ditindak,” katanya.
Dirinya berharap, tentu saja semua bidang pelayanan publik yang ada di Pemkab Sidoarjo, juga tidak sampai ada penyimpangan dan tidak sampai ada yang ditindak. “Jangan sampai ada PNS Sidoarjo yang dihukum, gara-gara pungli atau korupsi,” ” kata Pujo kembali mengigatkan.
Pokja Saberpungli yang ada di Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, kata Pujo, terus aktiv melakukan pencegahan . Kegiatannya tidak harus dengan kegiatan-kegiatan resmi, tetapi bisa dalam berbagai kesempatan.
Isu-isu yang beredar di lingkungan PNS menurut Pujo, bisa dijadikan tema pembinaan. Isu itu benar atau salah, intinya dipakai sebagai bahan untuk mengingatkan semua PNS Sidoarjo, agar tidak sampai melakukan Pungli atau Korupsi.
“Kita harus terus membangun kejujuran, integritas di kalangan semua pegawai. Jadi meski tidak ada peraturan yang melarang, Insya Allah dengan sendirinya tidak ada Pungli dan korupsi ,” katanya semangat.
Perlunya peraturan dilarang untuk Pungli atau Korupsi, menurut Pujo, juga tetap diperlukan, sebagai antisipasi, apabila integritas PNS masih kurang tinggi. Sehingga niat jelek untuk melakukannya tidak sampai muncul.
Tahun ini sosialisasi pencegahan pungli dan korupsi, menurut Pujoseno, difokuskan pada pihak SMPN. Sedangkan pada tahun 2024 mendatang, giliran akan undang pihak SDN di Kabupaten Sidoarjo. [kus.iib]
