Foto: ilustrasi
Dindik Jatim Optimalkan Pendekatan Guru BK
Dindik Jatim, Bhirawa
Kerja keras Pemprov Jatim mengelola pendidikan menengah SMA/SMK menunjukkan hasil positif di beberapa hal. Namun, masih ada tugas berat yang membutuhkan perhatian serius pemerintah, yaitu lonjakan angka putus sekolah jenjang SMK.
Lonjakan ini terjadi hanya untuk jenjang SMK, sementara untuk jenjang SMA angka putus sekolah berhasil ditekan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat terjadi lonjakan angka putus sekolah jenjang SMK pada tahun ajaran 2016/2017 ke 2017/2018. Jumlahnya meningkat dari 11.067 siswa menjadi 11.715. Pada tahun yang sama, angka putus sekolah jenjang SMA menurun dari 3.991 siswa menjadi 3.850 siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya putus sekolah. Namun, tidak semua fakta tersebut berangkat dari alasan ekonomi. Sebab, akses layanan pendidikan untuk siswa dari keluarga tidak mampu juga terbuka lebar.
“Kita sudah menekankan kepada kepala sekolah agar siswa tidak mampu mendapatkan layanan pendidikan dengan gratis. Tidak boleh dipungut biaya,” tutur Saiful. Di sisi lain, lanjut Saiful, pemerintah juga telah menggelontor sejumlah program untuk menekan angka putus sekolah. Di antaranya Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) dari Pemprov Jatim yang menyasar sebanyak 85 siswa di Jatim. Selain itu, ada pula program Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat.
“Kedua program itu memang langsung disalurkan ke siswa, bukan ke sekolah. Seharusnya memang digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak. Tapi terkadang kontrol di masyarakat kurang sehingga pemanfaatannya justru untuk kebutuhan sehari-hari,” kata dia. Selain pembiayaan untuk siswa tidak mampu, Dindik Jatim juga telah membuka kursi untuk siswa mitra warga di sekolah negeri. Jumlahnya sebesar 5 persen dari total daya tampung SMA/SMK se Jatim sebanyak 220 ribu.
Saiful menuturkan, ada faktor lain yang membuat angka putus sekolah ini masih cukup tinggi. Yakni pilihan siswa untuk terjun di dunia kerja sebelum lulus. “Apalagi siswa SMK, ketika anak-anak ini sudah merasa mampu untuk bekerja kemudian memilih bekerja saja,” tutur dia.
Terkait permasalahan ini, Saiful akan melakukan langkah optimalisasi guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah. Guru BK diharapkannya dapat mengurai permasalahan siswa yang berpotensi putus sekolah dan menemukan solusinya. “Ke depan kita akan mengoptimalkan lagi guru-guru BK di sekolah itu,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Akhmad Muzaki mengungkapkan, wacana tentang pendidikan gratis akan menjadi solusi pada sejumlah masalah pendidikan di Jatim. Karena itu, pihaknya sangat mendukung rencana yang digagas Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansah tersebut.
“Namun kami juga belum tahu bagaimana skemanya. Yang terpenting adalah, kebijakan ini jangan seperti balon yang ditekan sebelah kiri melembung sisi kanan,” tutur Muzakki. Rasionalnya, lanjut dia, ketika anggaran pendidikan disedot untuk membiayai pendidikan gratis, konsentrasi untuk program lain akan berkurang. Karena itu, pihaknya berharap dengan adanya pendidikan gratis ini tidak akan memunculkan permasalahan baru dalam pengelolaan pendidikan di Jatim. [tam]
