Menteri Desa dan PDTT, Abdul Halim Iskandar dan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bersama Forkompimda saat menyerahkan bantuan unit motor pada 147 BUM Desa se Jatim, di Gedung Grahadi, Surabaya, Senin(28/12). [oky abdul sholeh]
Tiga Desa Korban Lumpur Sidoarjo Segera Dimerger
Pemprov, Bhirawa
Jatim mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar karena sukses mewujudkan nol desa tertinggal. Tahun lalu, Jatim tercatat masih memiliki 344 desa tertinggal dan kini berhasil dientaskan seluruhnya kecuali tiga desa di Sidoarjo yang terdampak lumpur Lapindo.
“Akhir tahun lalu, ada 344 desa tertinggal di Jatim. Bersyukur, menurut Kemendes sekarang 344 desa itu tidak lagi masuk kategori tertinggal,” tutur Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Senin (28/12).
Menurut Khofifah, keterlibatan dan masukan dari berbagai pakar dari perguruan tinggi dan kepala daerah untuk membebaskan desa tertinggal di Jatim telah membuahkan hasil signifikan. Semua berseiring dalam membebaskan desa tertinggal. “Menurut saya, satu tahun menjadikan desa yang tertinggal menjadi tidak tertinggal bukan kerja yang biasa-biasa. Tapi klau kita kerja keras membangun sinergi dan kolaborasi ternyata bisa,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Setelah lepas dari desa tertinggal, tugas selanjutnya adalah memajukan dan mensejahterakan desa tersebut. Maka, tugas dari Menteri Desa kepada Jatim adalah menghitung berapa desa yang bebas kemiskinan di 2021, 2022, dan seterusnya. “Diperlukan pemetaan secara detail untuk mengetahuinya,” tutur Khofifah.
Lebih lanjut Khofifah juga mengharapkan peran perempuan dalam pembangunan desa. Khususnya keterlibatannya sebagai manajer Lembaga Keuangan Desa (LKD). Ini karena banyak perempuan yang terjerat rente untuk kebutuhan yang mendesak. “Akses permodalan, akses keuangan, akses pembiayaan yang paling mudah adalah rente. Maka bagaimana membebaskan perempuan terutama dari jeratan rente, LKD punya peran yang sangat besar,” jelas dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jatim Mohammad Yasin mengatakan, ada tiga indikator yang menjadi ukuran bahwa desa tersebut dikatakan tertinggal, sangat tertinggal, maju, berkembang dan mandiri.
Di antaranya ialah indeks ketahanan ekonomi, ketahanan ekologi dann ketahanan sosial. Dari tiga aspek ini, desa-desa tersebut telah terbebas dari desa tertinggal. “Kecuali tiga desa di Sidoarjo yang memang itu given karena lumpur Lapindo. Maka solusinya adalah dilakukan merger terhadap ketiganya dengan desa lain yang terdekat,” tutur Yasin.
Ketiga desa korban Lumpur Lapindo tersebut antara lain Renokenongo, Kedungbendo, dan Besuki. “Kita lakukan penataan tiga desa ini dengan menggabungkan ke desa lain. Kita sudah mengusulkan ke Kemendagri untuk penggabungan dengan desa lain,” jelas dia.
Yasin menargetkan 2021 mendatang penggabungan desa itu akan dapat diselesaikan. Sebab, warga di desa setempat masih ada dan membutuhkan pelayanan yang jelas. “Sehingga desa ini tidak ngambang statusnya. Karena warganya masih ada, wilayahnya tidak ada, dan pemerintahannya juga masih ada,” jelas Yasin.
Terkait rencana penggabungan ini, Yasin mengaku telah melakukan kordinasi dengan berbagai pihak di desa tersebut. Termasuk warga desa setempat telah bersepakat untuk bergabung. “Untuk namanya akan dimusyawarahkan antara warga desa masing-masing apakah akan menggunakan desa yang digabung atau nama desa yang lama,” pungkas Yasin. [tam]
