Kepala KPW BI Jatim, Budi Hanoto saat hadir pada acara Capacity Bulding & Media Gathering KPW Bank Indonesia Jatim di Yogyakarta, Sabtu (11/6).
Kantor Perwakilan Wilayah (KPW) Jatim, Bank Indonesia menerapkan program Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif (4K) untuk mengendalikan inflasi. Menurut Kepala KPW Jatim, Bank Indonesia, Budi Hanoto, BI bersama pemerintah pusat berupaya melaksanakan kebijakan dari sisi penawaran maupun permintaan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk menjaga kestabilan inflasi sesuai dengan rentang sasaran inflasi yang ditetapkan.
“Berbagai program untuk menjaga daya beli masyarakat juga tetap dilakukan untuk menjaga arah pemulihan konsumsi domestik sehingga tetap dapat menjadi penopang percepatan pemulihan ekonomi nasional,” kata Budi Hanoto usai menghadiri Capacity Bulding & Media Gathering KPW Bank Indonesia Jatim di Yogyakarta, Sabtu (11/6).
Budi Hanoto menegaskan, inflasi di wilayah Jatim mencapai 13,99 persen dan berada di peringkat kedua setalah DKI yang sebesar 39,87 persen. Sementara, peringkat ketiga adalah Jabar 30,49 persen, Jateng 6,55 persen, Banten 8,48 persen, disusul DIY 9,62 persen.
Menurutnya, sasaran inflasi dalam jangka menengah dan panjang akan dicapai melalui pengendalian laju inflasi yang berkaitannya dengan ekspektasi inflasi masyarakat. Budi menyatakan, Provinsi Jatim saat ini menjadi sentral ekonomi nasional, khususnya sentral aktivitas ekonomi provinsi-provinsi yang ada di bagian timur Indonesia.
Walaupun begitu, Budi mengakui saat ini pengendalian inflasi masih terbilang berat. Hal ini disebabkan permasalah dua negara berkonflik, yakni Rusia-Ukraina, yang menyebabkan adanya larangan ekspor ke negara itu dan harga komoditas kian meninggi. “Untuk mengatasi masalah itu, kami dan Pemerintah Provinsi Jatim melakukan antisipasi dengan program 4K tersebut,” kata Budi.[wwn.ca]
