Usai lakukan klarifikasi, Komisioner Komnas HAM M Nurkhoiron (kanan) didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono (kiri) keluar dari ruang VIP Mapolda Jatim, Senin (18/8).
Polda Jatim, Bhirawa
Sebagai tindak lanjut atas laporan pendukung Prabowo-Hatta saat terjadi bentrok di depan Kantor Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur pada Rabu (6/8) lalu, Komnas HAM melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), M Nurkhoiron, Senin (18/8) pukul 08.00 mendatangi Polda Jatim guna mengklarifikasi bentrokan tersebut. Kedatangan Komisioner Komnas HAM di ruang VIP Gedung Mahameru Polda Jatim ini, disambut langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono, beserta para pejabat Polda Jatim lainnya.
Komisioner Komnas HAM M Nurkhoiron mengatakan, pihaknya menyayangkan kejadian bentrokan antara antara pihak kepolisian dengan para pendemo yakni pendukung dari pasangan Prabowo-Hatta. Selain itu, dirinya akan mengklarifikasi kejadian tersebut.
“Kami sangat menyayangkan bentrokan yang terjadi di KPU Jatim. Oleh karenaya, kedatangan kami ini tujuannya untuk mengklarifikasi laporan dari pendukung Prabowo – Hatta atas bentrok yang terjadi di depan Kantor KPU Jatim,” terangnya kepada wartawan, Senin (18/8).
Atas kejadian itu, Nurkhoiron mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut. Terlebih lagi adanya perampasan dokumen milik wartawan (fotografer Bhirawa). Diakuinya, walaupun hal itu sudah diproses di Bagian Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Surabaya, namun pihaknya meminta kepada penyidik untuk menindaklanjuti proses tersebut sesuai dengan proporsi yang ada. Serta lebih mengedepankan kepada transparansi. “Di sisi lain, ini sebagai pembelajaran kepada masyarakat yang telah merusak alat negara,” kata Khoiron.
Dari pertemuan ini, pihaknya akan meminta keterangan dari Wakapolrestabes Surabaya AKBP Marsudianto. Karena pada saat kejadian ada komandan yang di luar dan di dalam. Untuk Wakapolrestabes sendiri posisinya ada di luar, disaat Kapolrestabes dan korlap melakukan negosiasi.
“Besok (hari ini) kami akan bertemu dengan Wakapolrestabes Surabaya untuk meminta keterangan terhadap kejadian tersebut. Karenanya, kami belum bisa menyampaikan secara umum terhadap penanganan kasus tersebut,” tegasnya.
Sementara dari klarifikasi yang dilakukannya, pihak kepolisian melalui Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta dan Kapolda Jatim menjelaskan informasi yang terjadi. Dari keterangan itu, terdapat fakta terjadinya bentrokan dan insiden perampasan dokumen milik wartawan oleh anggota kepolisian, serta pengerusakan water canon oleh massa.
“Dari klarifikasi yang saya peroleh, memang terjadi bentrokan antara polisi dan massa. Selain itu, para pendukung mengganggap pihak kepolisian over acting (sikap berlebihan) dalam kejadian itu,” kata Khoiron.
Khoiron menjelaskan, yang dimaksud over acting dalam hal ini adalah jumlah pasukan polisi yang dikerahkan sebanyak 1.900 personel, sementara jumlah pendemo hanya beberapa ratus. Namun, pihak kepolisian mempunyai alasan penurunan jumlah personel tersebut karena surat izin yang diajukan oleh pendemo ke kepolisian menyebutkan akan menurunkan massa sebanyak 5.000 orang.
Lanjutnya, atas petunjuk Kapolda jumlah itu diturunkan. Namun, pada kenyataannya massa yang datang hanya ratusan orang. Selain itu, personel kepolisian yang diturunkan tidak dipersenjatai dengan senjata tajam. Tetapi, tetap ada kejadian di lapangan yang memicu bentrok, yakni truk yang mundur dan menabrak water canon.
“Dari kejadian itu, kedua belah pihak saling bereaksi dan menimbulkan adanya korban luka pada keduanya. Saya imbau sekali lagi antara massa dan polisi agar terjalin kebersamaan sehingga terhindar dari yang namanya bentrokan,” tandasnya. [bed]
