KPU Pasuruan Ajukan Tambahan Anggaran Pilwali Rp1,18 Miliar

Royce Diana Sari – Ketua KPU Kota Pasuruan.n Hilmi Husain/Bhirawa

Pasuruan, Bhirawa
Pilwali Pasuruan yang rencananya dilaksanakan 9 Desember 2020 nanti, tetap akan memperhatikan protokol kesehatan. Hal itu untuk pencegahan virus covid-19 di seluruh tahapan Pilwali.
Tentu saja, dengan mekanisme pelaksanaan pencoblosan yang berubah menggunakan protokol kesehatan membuat KPU Kota Pasuruan mengajukan anggaran tambahan mencapai sekitar Rp1,18 miliar.
Ketua KPU Kota Pasuruan, Royce Diana Sari menyampaikan mengajukan anggaran tambahan sangat diperlukan mengingat untuk untuk pencegahan virus covid-19. Baik untuk penyelenggara, peserta maupun pemilih.
“Sudah kami ajukan anggaran tambahannya. Disetutujui berapa, nanti KPU akan menyesuaikan kemampuan pemerintah daerah,” ujar Royce Diana Sari, Kamis (11/6).
Adapun peralatan yang diajukan sesuai standar pencegahan virus korona. Yakni face shield, masker, sarung tangan, hand sanitazer, tempat cuci tangan, sabun, thermal gun. Sedangkan untuk pemilih juga disiapkan masker.
Selain persiapan sejumlah fasilitas kesehatan, KPU juga akan melakukan penambahan TPS. Itu sebagai upaya penerapan physical distancing. Sebelumnya jumlah TPS berjumlah 330, kini akan menjadi 357 TPS atau naik 27 TPS.
“Adanya penambahan TPS dibutuhkan tambahan anggaran mencapai senilai Rp 360.093.000. Besaran jumlah itu juga untuk honor badan ad hoc, mulai dari PPDP, KPPS hingga kebutuhan logistik yang juga bertambah,” urai Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Pasuruan, Mukhamad Zahid.
Dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), KPU Kota Pasuruan menerima anggaran senilai Rp 700 juta pada 2019, lalu Rp 20 miliar pada 2020. Pencairan anggaran itu dilakukan melalui skema adendum.
Ditengah-tengah pandemi, KPU Kota Pasuruan sudah melakukan restrukturisasi penggunaan anggaran senilai Rp 20 miliar. Hasilnya, ada penghematan anggaran senilai Rp 2.253.343.000.
“Sebagian kegiatan anggarannya dikurangi. Terbanyak anggaran kegiatan sosialisasi,” kata Mukhamad Zahid. Terpisah, Kasubbid Kelembagaan Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, Abdul Azis menyampaikan anggaran tambahan untuk KPU yang disetujui senilai Rp 682.852.500.
Bertambahnya anggaran KPU, nanti juga akan dilakukan penandatanganan NPHD yang baru. “Nantinya penandatanganan NPHD juga untuk menyesuaikan masa penggunaan anggaran,” kata Abdul Azis. [hil]

Tags: