Permasalah sampah hingga kini masih terus menjadi persoalan yang sulit diurai hampir di seluruh daerah di negeri ini, terlebih adalah sampah plastik. Bahkan, pengelolaan sampah dirasa lebih sulit, karena mengatur tentang produksi dan aspek pelarangan tertentu. Untuk itu, harus ada inovasi pemilahan dan bank sampah non-organik, seperti sampah plastik.
Berdasarkan laporan Minderoo Foundation Mei 2021, setiap warga Indonesia menghasilkan sembilan kilogram (kg) sampah plastik sekali pakai. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan buangan sampah plastik sekali pakai per kapita terbesar keenam di Asia Tenggara pada 2019, setara dengan Filipina. Dilanjutkan, merujuk catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut, volume sampah telah menembus angka 68,5 juta ton pada 2021. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dibanding data 10 tahun sebelumnya. Dari total jumlah sampah tersebut 17 persennya merupakan sampah plastik atau sekitar 11,6 juta ton.
Sungguh setelah melihat data tersebut di atas, bisa terbilang bahwa persoalan sampah plastik di Indonesia saat ini sangatlah mengkhawatirkan. Dan, sangat logis jika pemerintah pun perlu terus terlibat dalam penanganan dan pengolahan sampah plastik. Terlebih, di tengah maraknya minat komsumen terhadap transaksi pembelian online maka perlu adanya keterlibatan dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai market agar tumbuh kesadaran dalam pengembangan usahanya bisa lebih ramah lingkungan.
Selain itu, pemerintah ada baiknya perlu membangun kepercayaan kepada pihak industri, bahwa program atau paket kebijakan yang progresif terhadap lingkungan tidak mengganggu bisnis mereka. Salah satunya, melalui edukasi ke industri lokal dan kecil, minimal mengurangi penggunaan plastik karena menghilangkan itu memang sulit. Apalagi setiap Pemerintah Daerah diwajibkan oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan pengelolaan sampah sebesar 30% dan 70% untuk penanganan sampah. Memang jika kita simak penanggulangan sampah, terkhusus sampah plastik diperlukan kerja sama dan konsistensi antar lembaga. Dan, pemerintah tingkat lokal baiknya mengajak pihak industri untuk secara bersama menyelesaikan persoalan sampah plastik.
Masyhud
Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang
