Paripurna DPRD.
Rapat paripurna DPRD, menyelesaikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 2023. Rekomendasinya, diantara Dinas pendidikan harus mencari solusi tepat dan legal. Untuk mencairkan dana hibah bantuan operasional sekolah daerah ( Bosda ), yang tidak terealisasi.
Juru Bicara DPRD Gresik Sulisno Irbansyah membacakan hasil rekomendasi, bahwa secara keseluruhan ada 9 catatan yang diberikan terhadap LKPj Bupati Gresik tahun 2023. Untuk di lakukan perbaikan kinerja pada tahun 2024, bisa lebih maksimal terutama pada pelayanan publik.
Rekomendasi tersebut diantaranya, Dinas pendidikan harus mencari solusi tepat dan legal untuk mencairkan dana hibah bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) yang tidak terealisasi.
Dalam rangka melakukan refirmasi birokrasi menjaga performan ASN, agar tetap memiliki etos kerja dan kopentensi maka mutasi pegawai harus di dasarkan oleh UU yang ada dan mempertimbangkan meritoktasi.
Selanjutnya, untuk lebih cepat dalam menentukan perioritas pembangunan khususnya fasilitas umum yang menunjang pelayanan publik. Dan perlu menambah alokasi anggaran untuk pelatihan kerja, guna mempersiapakan calon tenaga kerja yang kompeten.
“Untuk mutasi birokrasi, kami minta agar disesuaikan dengan UU dan merit sytem. Sehingga ASN tetap memiliki etos kerja yang baik, juga audit dan investigasi menyeluruh untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasi BUMD,” ujarJuru Bicara DPRD Gresik Sulisno Irbansyah.
Juga meminta agar dilakukan penertiban Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) nakal, dalam menyalurkan pupuk subsidi. Dan harus ada sanksi tegas kepada gapoktan yang terbukti nakal.
Serta Pemkab juga harus melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin, sehingga bantuan bisa tepat sasaran dan meminimalisir penyalahgunaan.
Ditambahakan Sulisno Irbansyah, bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan dan mensosialisasikan pengunaan aplikasi sistem informasi kesehatan nasional.
Dalam pelaksanaan universal health coverace (UHC) yang bersumber dari APBN, bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan UHC serta menghemat anggaran daerah. [kim.dre]
