Mutasi Dilakukan Wali Kota Awal Tahun Depan

Pemkot Surabaya, Bhirawa
Desakan agar pemkot Surabaya untuk segera melakukan mengukuhkan sejumlah jabatan untuk didefinitifkan terhadap kekosongan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) direspon positif Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Risma menegaskan tidak akan melakukan mutasi dalam waktu dekat. Khususnya selama bulan Desember ini. Namun Risma menerangkan, ia lebih memilih untuk melakukan mutasi di awal tahun 2017.
Tujuannya yaitu saat penyusunan laporan pertanggungjawab tahun anggaran 2016 sudah dilakukan. “Ya kalau mau sekarang mutasi ya aku siap aja ayo tak mutasi. Tapi opo siap semuanya. Sebab kan ada SKPD yang baru, juga ada yang nomenklaturnya diubah. Saya kira yang pas itu nanti awal tahun depan,” kata Risma di ruang kerjanya.
Menurutnya, justru malah tidak bisa kalau dilakukan mutasi di akhir tahun ini. Yang jelas ungkap dia, akan membebani pejabat baru dalam melakukan pertanggungjawaban anggaran. Nanti malah ada pejabat yang tidak ikut menggunakan anggaran tapi hanya ketiban membuat laporan pertanggungjawaban anggaran.
Oleh sebab itu Risma berkomitmen paling tidak awal Januari pelantikan pejabat baru dengan tatanan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru sudah bisa ia lakukan.
“Toh kemarin juga sudah ada tes psikologi untuk eselon dua tiga dan empat. Jadi sudah siap. Tapi yang pas ya tetap nggak bisa akhir tahun,” imbuhnya.
Seperti diketahui saat ini ada sebanyak 163 jabatan di SKPD yang kosong. Sejumlah jabatan itu saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) sembari menunggu proses mutasi dan pelantikan pejabat baru oleh Wali Kota.
Tercatat Risma sudah tidak melakukan mutasi sejak pertengahan Maret tahun 2015 lalu. “Masalahnya pertanggungjawaban anggaran itu nggak gampang lho rek. Ini aja banyak camat yang ngeluh minta pendampingan membuat administrasi anggaran,” paparnya.
Makanya sambung dia, sekarang tak terjunkan lulusan D3 akutansi untuk memberi pendampingan mereka agar nggak salah, tutur Risma.
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Nyoto mengatakan, dalam mengisi jabatan yang kosong itu harus dengan pertimbangan dan pemetaan personel yang jelas.
“Untuk pengisian jabatan kami meminta pemkot agar obyektif dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan posisi yang dibutuhkan,” kata Herlina.
Menurut Politisi Partai Demokrat ini, seharusnya ada analisa jabatan dan beban kerja yang di tatanan pemkot. Khususnya agar jelas, dalam satu posisi tertentu dan dengan beban kerja tertentu harus ideal dijabat oleh orang yang seperti apa.
Hingga saat ini ada beberapa SKPD yang kosong. Seperti Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, serta Direktur RSUD Dr Soewandhi. Selain itu juga masih banyak beberapa jabatan lain yang belum terisi.
Di antaranya pejabat eselon III-a setingkat sekretaris dinas dan camat sebanyak 6 orang, eselon III-B setara kepala bidang dan sekretaris kecamatan sebanyak 10 orang. Kemudian pejabat eselon IV-a setingkat kepala seksi maupun kasubbag dinas sebanyak 52 orang, serta eselon IV-B setara kepala seksi di kelurahan sebanyak 91 orang. [dre]