Paling Banyak Produksi Porang dapat Perhatian Pemerintah Pusat

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami saat menerima kunjungan 5 staf Sekretariat Wapres yang dipimpin oleh Deputi Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sekretariat Wakil Presiden, Prof. Ahmad Erani dalam rangka berdiskusi seputar komoditas Porang di Pendopo Muda Graha Kab Madiun, Selasa 925/5).[sudarno/bhirawa]

Kabupaten Madiun, Bhirawa
Pemerintah pusat memberi perhatian untuk Kabupaten Madiun, karena wilyahnya yang paling banyak memproduksi tanaman Porang, bahkan peningkatannya dari tahun ketahun luar bisa.

“Kami ingin menyerap potensi maupun persoalan yang dihadapi Pemda dan petani Porang di Kabupaten Madiun,” ungkap Deputi Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sekretariat Wakil Presiden, Prof. Ahmad Erani saat bertemu Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami di Pendopo Muda Graha Pemkab Madiun, Selasa (25/5).

Apalagi, kata Ahmad Erani, Wapres mendapatkan tugas mengawal program pengurangan kemiskinan, sehingga pihaknya memandang perlu belajar dari Kabupaten Madiun.

Karena prestasi Kabupaten Madiun luar biasa dalam mengurangi kemiskinan, di tahun 2018 angka kemiskinan 12,56 persen di tahun 2019 turun menjadi 10,34 persen, dalam kurun waktu setahun turun 2 persen lebih.

Sementara itu, Bupati Madiun, Ahmad Dawami usai menerima Deputi Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sekretariat Wakil Presiden, Prof. Ahmad Erani juga menyatakan, sekedar diketahui angka kemiskinan di Kab. Madiun di tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Karena di tahun sebelumnya, tingginya angka kemiskinan ini seoalah menjadi ‘pekerjaan rumah’ di awal kepemimpinan Bupati H. Ahmad Dawami dan Wakil Bupati H. Hari Wuryanto, dan hasilnya dalam dua tahun angka kemiskinan turun cukup siginifikan.

“Saya mulai bekerja semua pakai angka. Dari angka itu muncul permasalahan yang harus saya selesaikan, kemudian kita maksimalkan pemberdayaan dan akhirnya pemberdayaan masyarakat ini menjadi domainnya ditingkat kabupaten sampai desa,” jelas Bupati Madiun

Salah satu strateginya, lanjut Bupati, dengan mengalokasi ADD 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat. Pasalnya, penyelesaian pengangguran bukan hanya melalui banyaknya investasi, namun pemberdayaan juga bagian dari strategi mengurangi pengangguran.

Strategi kedua, beban masyarakat harus diturunkan, caranya saat ini di setiap desa ada tempat hiburan sehingga masyarakat desa tidak harus ke kota jika berekreasi. Ketiga adalah investasi.

Bupati menegaskan, pengurangan kemiskinan dengan pembudidayaan Porang sangat erat kaitannya. Pasalnya, masyarakat di pinggiran rata-rata warga Kab madiun. Untuk itu, ada intervensi dari pemerintah menyangkut budidaya Porang, seperti fariatas Madiun I sudah ada di Pemkab. Madiun, dan pihaknya mendorong KUR BNI untuk petani porang.

“Kita harus lakukan perlindungan untuk petani Porang. Penanaman porang harus oleh petani. Kalau ada investor yang masuk, harus berinvestasi untuk pasca panen. Inovasi dari Porang seperti olahannya, saya minta legalitas dari LIPI mengenai olahan yang benar untuk mendorong nilai ekonomi yang tinggi,” ujar Bupati.

Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengatakan, diawal menjabat sebagai Bupati Madiun mempunyai “Pekerjaan Rumah” bagaimana melahirkan program untuk menekan angka kemiskinan, mengurangi pegangguran dan mengurangi disparitas antara perkotaan dan perdesaan.

Untuk itu diambilah 3 kebijakan, yaitu pemberdayaan untuk kemandirian bagi masyarakat. DD di Kab. Madiun 20 persen terbesar di Indonesia, prospeknya untuk pemberdayaan masyarakat, dimana programnya langsung diawasi oleh Bupati agar arah kebijakannya linier dengan program Pemkab. Dar

Dijelaskan oleh Bupati, sektor pertanian di Kab. Madiun menjadi prioritas, sehingga bagaimana pihaknya bisa memberdayakan petani Porang. Apalagi, saat ini KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk petani Porang juga sudah ada. Bupati juga fokus mengurus paska panen Porang, sehingga saat ini sudah ada perusahaan yang menerima hasil panen Porang dari masyarakat petani. “Saya tidak ingin masyarakat hanya menjadi penonton. Dan saat ini saya sedang mencari formulasi agar tidak ada monopoli,” tandas Bupati.

Kemudian masing-masing Kepala Desa yang di desanya terdapat budidaya Porang juga menyampaikan pendapatannya. Seperti Kepala Desa Klangon mengaku 100 persen warganya menanam Porang. Untuk itu, dirinya minta adanya sinergitas dengan Perhutani tanpa merusak kelestarian hutan. Juga Kepala Desa Durenan, mengaku masyarakatnya sudah lama mengenal Porang, namun dalam 5 tahun belakangan ini memulai budidaya Porang, dan petani millenial di kampung tersebut dalam dua tahun ini cukup sukses.

Dalam menerima pertemuan kunjungan 5 staf Sekretariat Wapres yang dipimpin oleh Deputi Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sekretariat Wakil Presiden, Prof. Ahmad Erani dalam rangka berdiskusi seputar komoditas Porang. Untuk itu, dalam pertemuan ini Bupati didampingi pimpinan OPD terkait dan Kepala Desa Klangon, Kepala Desa Pajaran, Kepala Desa Kepel dan Kades Ndurenan karena di desa-desa ini terdapat budidaya Porang. [dar]

Tags: