Foto: ilustrasi
Surabaya, Bhirawa
Setelah pertemuan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta tak membuat para pedagang Pasar Turi lega. Sebab, selama kontrak dengan PT Gala Bumi Perkasa selaku investor tidak diputus, pedagang memilih berjualan di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Bahkan, pedagang sudah sepakat akan mendatangi Pemkot Surabaya untuk mendesak agar kontrak dengan investor diputus.
Ketua kelompok pedagang Pasar Turi Surabaya (Kompag) H Syukur berharap Wakil Presiden Jusuf Kalla mendatangi langsung Pasar Turi. Sehingga pemerintah pusat bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. “Kami beserta ratusan pedagang tetap tidak mau pindah ke gedung baru Pasar Turi Baru selama masih dikelola oleh PT GBP. Selain itu, kami juga menginginkan Pak Jusuf Kalla datang langsung ke sini, liat apa yang terjadi,”kata H Syukur, Rabu (15/4).
Pihaknya bersama pedagang Pasar Turi Baru korban kebakaran tetap mempercayai Wali Kota Tri Rismaharini untuk memutus kontrak dengan PT GBP. Menurutnya yang berhak memutus kontrak itu Wali Kota karena permasalahan ini wewenang Pemkot Surabaya. ” Di sini kan wewenangnya Wali Kota bukan Pak JK yang berhak memutus kontrak,” tambahnya.
Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, usai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan Wapres memerintahkan agar Pasar Turi Baru dapat segera beroperasi sebelum puasa Ramadan tahun ini atau menjelang Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Pembangunan Pasar Turi pun dimintanya agar segera dipercepat mengingat puasa Ramadan tak lama lagi berlangsung. Wapres juga telah memberikan berbagai solusi terkait pembangunan Pasar Turi Baru yang tak kunjung selesai. Solusi-solusi yang disampaikan oleh Wapres di antaranya konsep biaya tambahan sertifikasi untuk pedagang.
Sementara itu, Sekretaris Gerakan Pedagang Pasar Turi Surabaya Korban Kebakaran (GPPSKK) Alwi Muji meminta agar Wali Kota Tri Rismaharini bisa mengambil sikap tegas tanpa harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Wapres JK. Menurut Alwi, persoalan Pasar Turi cukup diselesaikan oleh pemkot, sebab ini persoalan otonomi daerah. ” Ini persoalan otonomi daerah, pemerintah pusat hanya bisa menyarankan saja. Semua keputusan ada di tangan Bu Risma,” ungkap Alwi.
Kalau Wapres memerintahkan agar Pasar Turi Baru dapat segera beroperasi sebelum puasa Ramadan tahun ini, dia memprediksi tidak memungkin hal itu terjadi. Menurut Alwi, puasa hanya tinggal dua bulan lagi. ” Hal ini gak mungkin, kami gak percaya selama dua bulan ke depan pedagang masih mau pindah,” katanya. [geh]
