Pembangunan Infrastruktur di Masalembu Perlu Peningkatan

Sumenep, Bhirawa
Bupati Sumenep, A Busyro Karim menyampaikan, pemerintah berkometmen untuk terus meningkatkan infrastruktur, termasuk di wilayah Kepulauan Kecamatan Masalembu.
Beberapa hari terakhir ini, Bupati bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkunjung ke Masalembu untuk melihat realisasi program pemerintah beberapa tahun terakhir ini.
Dalam kunjungannya, Bupati berharap ada peningkatan pembangunan infrastruktur. Sebab, hingga saat ini masih perlu ditingkatkan, seperti jalan dan jaringan listrik.
“Untuk pembangunan infrastruktur memang harus ditingkatkan. Yang sedang berlangsung saat ini adalah jaringan listrik dari PLN yang sebelumnya menjadi keluhan banyak masyarakat,” kata Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, Minggu (17/11).
Menurut Bupati, Kecamatan Masalembu memiliki penduduk sekitar 20 ribu jiwa dan terdiri dari tiga suku diantaranya, Suku Bugis, Madura dan Mandar. Ke depan harus ada rencana pembangunan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Semua masyarakat dapat hidup selaras dari segi apapun, baik dalam ekonomi, pembangunan serta dalam teknologi.
“Kami pastikan tidak ada perbedaan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Penentuan anggaran pun sudah proporsional. Yang jelas kami berkomitmen terus meningkatkan pembangunan di Sumenep,” ucapnya.
Kunjungannya yang membawa sejumlah pimpinan OPD itu bertujuan untuk menuntaskan persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat Masalembu. Jika ada aspirasi masyarakat langsung di sampaikan ke pimpinan OPD, kemudian ditindaklanjuti dengan program di masing-masing OPD sesuai kebutuhan masyarakat.
“Saya sengaja membawa sejumlah pimpinan OPD ini agar semua persoalan yang dialami masyarakat kepulauan bisa langsung disampaikan, kemudian ditindak lanjuti dengan program,” tegasnya.
Ia berharap, dimasa jabatan Bupati periode ke dua ini bisa menyelesaikan persoalan disejumlah kepulauan, utamanya infrastruktur. Secara berkala, pemerintah melakukan kunjungan ke sejumlah pulau atau kecamatan untuk melihat langsung kondisi riil di bawah.
Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Berbagai program diluncurkan untuk mewujudkan keinginan masyarakat. “Harapan kami, tidak ada lagi ketimpangan antara daratan dan kepulauan, terutama dalam pembangunan infrastruktur,” tukasnya. [sul]