Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Arif Fathoni
Polemik soal pemenang lelang Pembangunan rumah sakit Surabaya Timur terkait dengan selisih penawaran senilai kurang lebih Rp18 miliar antara badan usaha milik negara PT Pembangunan Perumahan dengan PT Waskita Karya jangan sampai membuat Pembangunan rumah sakit tersebut menjadi terhambat.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, Masyarakat Surabaya Timur Sudah lama menantikan terbangunnya rumah sakit tersebut, agar tidak ada dikotomi pelayanan dasar pemerintahan antara Masyarakat Surabaya barat, pusat dan timur.
“Sejak tahun 2020 kami perjuangkan Pembangunan rumah sakit ini, Alhamdulillah baru masa Wali Kota Surabaya Mas Eri Cahyadi ini dapat direalisasikan, kami berharap polemik soal lelang tidak mengganggu tahapan Pembangunan yang sudah direncanakan, ” ujarnya di Surabaya, Kamis (31/08/2023).
Toni menambahkan, terkait dengan masukan sesepuh warga Surabaya Yusuf Husni, dirinya mengatakan, dimasa pemerintahan yang terbuka saat ini, setiap masukan publik merupakan bentuk partisipasi publik dalam mendukung setiap rencana Pembangunan kota, untuk itu harus ditanggapi secara positif.
“Menurut saya ini bentuk kepedulian terhadap kota yang kita cintai bersama, Pemkot Surabaya tinggal menjelaskan secara gamblang dugaan-dugaan tersebut, sehingga akuntabilitas pemerintahan bisa tercapai,” jelasnya.
Antara PT Pembangunan Perumahan (PP) dengan PT Waskita Karya jelas Toni, keduanya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), secara filosofis BUMN didirikan untuk merealisasikan penugasan pemerintah dalam membangun Negri, bukan entitas murni swasta yang hanya sekedar mencari keuntungan dalam setiap proyek, namun ada fungsi publik menjalankan tugas pemerintah.
“Keduanya ini khan BUMN, bersaing secara fair saja dalam setiap persaingan usaha, jangan saling mematikan, apalagi sampai menghentikan Pembangunan yang lama dinantikan oleh Masyarakat Surabaya Timur, itu akan menjadi dosa Sejarah Kementrian BUMN terhadap warga Surabaya karena dianggap tidak mampu mendisiplinkan persaingan usaha antar BUMN karya tersebut,” tegasnya.
Yang paling penting lanjut Toni, siapapun kontraktor pelaksana yang membangun rumah sakit Surabaya Timur tersebut, Masyarakat sekitar harus mendapatkan manfaat dari ratusan milyar anggaran yang telah dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya tersebut, mulai dari serapan tenaga kerja saat Pembangunan dilaksanakan, maupun saat kelak sudah beroperasi.
“UMKM binaan Kecamatan Rungkut dan Gunung Anyar bisa dilibatkan untuk menyuplai permakanan di lokasi Pembangunan tersebut, sehingga menjadi madu industrialisasi Masyarakat sekitar, ini komitmen yang harus didorong oleh Pemkot ke pemenang lelang,” ungkapnya.
Agar tidak terjadi kecurigaan publik, lanjut Toni, Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya menugaskan anggotanya yang bertugas dikomisi terkait Pembangunan rumah sakit Surabaya Timur ini agar menggelar rapat kerja dengan mitra di Pemkot, sehingga tidak terjadi kegaduhan lagi.
“Masyarakat butuh penjelasan, dan saya berharap penjelasan pemkot nanti bisa meredakan kecurigaan publik, bagi kami, Pembangunan rumah sakit Surabaya Timur itu tidak boleh tertunda, karena rakyat sudah lama menanti, ” pungkasnya. [dre.hel]
