Pemerintah Diminta Lakukan Kebijakan dan Penentuan HPP

Beberapa narasumber dari perwakilan baik itu dari Kementerian Kelautan Perikanan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Direktur Utama PT Garam, dan Ahli Hukum Tata Negara secara bergantian memberikan paparan dalam FGD dan Rakor HMPG Jatim, di Surabaya, kemarin.

(Harga Garam Anjlok)

Pemprov Jatim, Bhirawa
Selama ini, di pasaran yang menyebabkan harga garam anjlok adalah kualitas garam petani yang kalah bersaing dibanding impor. Karena itu, pemerintah diminta secepatnya melakukan kebijakan yang mendorong agar petani bisa terus meningkatkan produk mereka.
“Agar garam rakyat ada daya saingnya, maka harus ada upaya pembinaan. Salah satunya adalah pembinaan teknologi. Sudah ada teknologi terbaru agar peningkatan kualitas garam bisa tercapai,” kata Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jatim, Mohammad Hasan dalam FGD dan Rakor HMPG Jatim, di Jatim, Selasa (16/7).
Menurutnya, harga garam di Jatim pada musim panen kali ini terjun bebas pada kisaran angka Rp 400 hingga Rp 500. Untuk itu, selain diperlukan pembinaan, Pemerintah diminta untuk menentukan Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk melindungi petani garam di Jawa Timur, agar mereka tidak merugi.
Dikatakannya, kalau garam Jawa Timur itu luasannya sekitar sebelas ribu hektar. “Sayangnya cuma tidak didukung harga layak. Sekarang harga terjun bebas yang diterima petani kita antara Rp 400 dan Rp 500 perkilogram. Untuk menjamin kepastian usaha bagi petambak garam kita maka pemerintah harus turun tangan dan menentukan HPP,” katanya.
Hasan meminta agar pemerintah pusat memasukkan garam sebagai bahan pokok sesuai dengan Perpres 71 tahun 2015. Dengan dimasukkannya garam dalam bahan pokok itu maka akan ada perlindungan harga garam dan tidak diserahkan ke pasar. Idealnya HET garam ada di kisaran angka Rp 1500, seperti yang pernah diusulkannya.
Hasan juga memperkirakan kalau anjloknya harga garam itu disebabkan karena kelebihan stok di pasar dan adanya garam impor, sehingga garam petani lokal tidak terserap. “Adanya kelebihan selain dari garam rakyat ya garam impor. Harus ada solusi dan komitmen penyerapan dan tahun kemarin satu juta kilo. Sekarang harus ada solusi agar ada harga yang layak,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, Gunawan Saleh mengatakan, harga garam di Jawa Timur anjlok disebabkan karena adanya impor dan permainan dari para tengkulak. Mereka hanya mau membeli garam petani dengan harga rendah. “Saat dicek ke pabrik harga bagus. Karena saat ini harga jatuh di tengkulak,” tandasnya.
Dikatakannya juga kalau stok garam impor di Jawa Timur sisa panen tahun 2018 lalu masih 900 ton. Pada bulan depan, diprediksi akan ada panen garam mencapai seribu ton di Jawa Timur, sehingga dikhawatirkan memicu harga garam lebih rendah lagi. “Produksi tahun kemarin 900 sampai seribu ton. Ini lagi berproduksi dan kemungkinan satu bulan lagi panen,” ujarnya.
Ia menambahkan, harga garam di petani saat ini hanya berkisar Rp 500 per kilogram. Sementara itu, pada tahun lalu, petani bisa menjual garam antara Rp 750 sampai Rp 1.000 perkilonya. Pemprov Jatim juga meminta pemerintah pusat menghentikan impor garam, untuk menaikkan harga garam petani lokal di Jatim. [rac]