Penanganan Kemiskinan Ekstrim dan Pengangguran Jadi Prioritas KUPA PPASP Kota Batu

Suasana Sidang Paripurna Penyampaian Rancangan KUPA PPAS PAPBD 2023 Kota Batu, pekan lalu (4/8).

Kota Batu, Bhirawa.
Keberlanjutan penanganan masalah kemiskinan ekstrim, pengangguran, dan stunting menjadi salah satu prioritas yang membutuhkan realokasi anggaran dalam penanganannya.

Untuk itu masalah ini masuk dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA-PPAS P-APBD) tahun anggaran 2023 yang diusulkan Pemkot Batu kepada DPRD setempat.

Penjabat (Pj) Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menjelaskan selain alasan di atas, juga ada lima alasan lain yang diajukannya dalam penyusunan KUPA PPASP kali ini.

Alasan kedua yaitu, perkembangan kondisi yang tidak lagi sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah. “Perkembangan ini akan merubah target kinerja yang akan dicapai Pemerintah di Tahun 2023,” ujar Aries saat dikonfirmasi, Minggu (6/8).

Ketiga, perlunya penanganan masalah sampah di Kota Batu, khususnya di TPA Tlekung. Dalam hal ini juga dibutuhkan pengelolaan sampah di desa/ kelurahan melalui TPS3R guna meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Keempat, evaluasi terhadap pelaksaan program sampai dengan Triwulan II terutama bidang yang capaian kinerjanya belum optimal. kemudian adanya perubahan pada sisi pembiayaan terdapat Silpa yang dimasukkan sebagai sumber pembiayaan sesuai dengan hasil pemerinksaan BPK RI dijadikan prioritas kelima.

Adapun prioritas keenam adalah penyelesaian kewajiban hutang belanja daerah Tahun 2022. “Selain itu juga ada beberapa perubahan sebagai upaya percepatan pencapaian rencana pembangunan daerah 2023-2026 untuk tahun pertama,” tambah Aries.

Ia mengatakan bahwa keenam usulan prioritas tersebut telah disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Batu pada pekan kemarin (4/8). Aries juga menjelaskan dalam perubahan anggaran kali ini akan difokuskan untuk mendahulukan belanja wajib kebutuhan operasional dan birokrasi sesuai hasil audit BPK RI.

Selain itu juga mengutamakan belanja intervensi program prioritas sesuai urusan atau intervention spending belanja operasi, belanja modal, Belanjan Tak Terduga (BTT) dan belanja transfer untuk difokuskan pada penanganan stunting, pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim, dan mengurangi pengangguran.

Dan tak ketinggalan, pemkot juga akan terus mengupayakan peningkatan pelayanan publik, peningkatan SDM. Dan hal ini ditunjang dengan perbaikan infrastruktur pendidikan dan jalan, penguatan promosi pariwisata, dan penyiapan Pemilu 2024 agar visa berjalan lancar dan sukses. [nas.dre]

Tags: