Suasana sidang paripurna dengan agenda pengambilan keputusan persetujuan bersama terhadap Raperda tentang P-APBD Jatim 2021, Kamis malam (30/9/2021). [Gegeh Bagus Setiadi]
Fraksi Gerindra Melunak, Fraksi PKS, PBB dan Hanura Menolak
DPRD Jatim, Bhirawa
Jalan terjal dan berliku Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Jatim 2021 berakhir dengan happy ending, Kamis (30/9) malam. Perbedaan poros politik yang sempat membelah fraksi-fraksi di DPRD Jatim akhirnya menemukan kata sepakat.
Wacana voting pun tak terbukti adanya. Fraksi PKS, PBB dan Hanura menyuarakan secara lantang dan terang-terangan bahwa P-APBD Jatim 2021 tidak layak untuk ditetapkan. Bahkan, Fraksi Gerindra yang semula kritis dalam paripurna beberapa hari terakhir akhirnya melunak dengan menerima P-APBD Jatim 2021.
Sedangkan, kedelapan Fraksi yakni Golkar, NasDem, PAN, PPP, PDI-P, PKB, Gerindra dan Demokrat, menyatakan menyetujui dan menerima meski ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan pihak eksekutif.
“Fraksi Partai Gerindra dapat menerima (P-APBD Jatim 2021, red). Meski demikian, kami menekankan hendaknya APBD dilakukan secara transparan dan akuntabel,” kata Rohani Siswanto, Juru Bicara Fraksi Gerindra saat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan persetujuan bersama terhadap Raperda tentang P-APBD Jatim 2021.
Pada kesempatan sama, Ketua Fraksi PKS, PBB dan Hanura, Dwi Hari Cahyono alasan fraksinya tetap kukuh bahwa P-APBD Jatim 2021 tidak layak untuk ditetapkan. Pihaknya pun mengaku sudah mengukur bahwa fraksi lainnya tidak akan menolak.
“Memang ini keputusan politik dan kita sudah mengukur sebenarnya bahwa mayoritas teman-teman (fraksi lain) juga tidak akan menolak. Perjuangan itu ada dua, berhasil dan gagal. Dan kita tetap akan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya.
Menurut Dwi, ada beberapa item yang disampaikan di forum resmi bahwa ada pembahasan-pembahasan yang terlompati. Terutamanya memang menyoroti perubahan APBD yang mendahului sampai enam kali.
“Ini mengakibatkan perencanaan penganggarannya betul-betul tidak baik. Tidak mengindahkan kaidah-kaidah perencanaan yang baik dan benar. Apalagi, perubahan satu sampai 6 ini kan merubah semuanya struktur anggaran kita. Bahwa akhirnya berimbas kepada anggaran yang notabene untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.
Sebaliknya, delapan fraksi yang menyetujui salah satunya adalah Fraksi NasDem lewat Juri Bicaranya, Muzamil Syafii. Pihaknya menyatakan setuju karena perubahan ini sudah sesuai aturan yang berlaku.
“Setelah dilakukan pembahasan di Banggar, maka fraksi NasDem secara politik menerima perubahan APBD 2021,” tegasnya.
Meski demikian, kata Muzamil, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan eksekutif dalam hal ini Pemprov Jatim. Dimana, DPRD Jatim diberikan keleluasaan waktu yang memadai.
“Apalagi ini menyangkut uang triliuan rupiah untuk pembangunan dan keperluan masyarakat Jatim. Adanya ketaatan waktu menjadi penting. Oleh sebab itu, kedepan perlu ada perbaikan-perbaikan,” terangnya.
Senada, Fraksi PPP melalui Juru Bicaranya, Mahdi juga menyampaikan menerima dan menyetujui P-APBD Jatim 2021.
Meski demikian, ada lima poin catatan dari Fraksi PPP yang sengaja tidak dibacakan satu persatu olehnya. “Sengaja tidak saya bacakan, agar Gubernur dan Wakil Gubernur membaca sendiri,” pinta Mahdi.
Juru Bicara Fraksi PDI-P, Sri Untari juga menyatakan menerima dan menyetujuinya. Pihaknya pun berharap hubungan legislatif dan eksekutif tetap terjalin dengan baik.
“Kami ingin memberikan saran, utamanya menyangkut pendidikan dan kesehatan. Karena kita mendapatkan banyak keluhan,” ujarnya.
Fraksi PKB pun sejak awal sudah menyatakan menerima dan menyetujui. Lewat Juru Bicaranya, Hikmah Bafaqih menyampaikan agar realisasi APBD jatim dapat dilaksanakan tepat waktu dan tertib sesuai perundang -undangan. “Demi membela rakyat, fraksi PKB menyatakan menerima dan menyetujui,” kata Hikmah. [geh]
