PPP Harus Bersatu Kembali dan Harus Ada Reformasi

Jakarta, Bhirawa.
Partai Politik (Parpol) tertua PPP ditengarahi bisa mati dan hilang dari peraturan politik Indonesia pada 2024, jika tidak segera berbenah diri, bersatu kembali. Hal tersebut bisa dilihat dari perolehan kursi DPR RI pada Pileg 2019 turun drastis hingga 20 kursi hilang. Tercatat, pada Pileg 2014, PPP masih memiliki 39 kursi di DPR RI, lalu pada Pileg 2019 kursi di DPR RI tinggal 19 kursi.
“Perolehan suara dan kursi PPP pada Pileg 2019, nyaris menyentuh  ambang batas Parlemen atau Parliamentary Threshold. Perolehan kursi PPP di DPR RI, anjlog menurun 20 kursi pada Pileg 2019 lalu, yakni dari 39 kursi pada 2014 menjadi tinggal 19 kursi pada Pileg 2019. Kondisi yang sangat berbeda dengan partai muda PKS yang mengalami kenaikan jumlah 10 kursi DPR RI, Juga partai muda Nasdem yang naik 24 kursi DPR RI pada Pileg 2019,” ujar Humphrey  Djemat Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, pada dialektika demokrasi dengan tema “Reformasi Parpol, Melanjutkan Agenda Reformasi dan Menyelamatkan Demokrasi”, Kamis (12/12). Nara sumber lain, Komarudin Watubin (PDIP), Sukamto (PKS), Ari Nurcahyo DirEks PARA Syndicate, Prof Siti Zuhro peneliti LIPI.
Humphrey Djemat menegaskan, untuk menyelamatkan PPP harus ada kemauan bersama untuk bersatu kembali. Harus ada reformasi total dalam PPP untuk bisa tegak lagi. Sebaiknya, PPP sebagai partai Islam, kembali saja ke kitoh nya, yakni jati diri nya. PPP harus jadi partai yang bersih, tidak transaksional dan tidak pakai mahar. PPP harus dirombak total menjadi partai modern, mengikuti perkembangan jaman digitalisasi.
“Dengan digitalisasi, dengan aplikasi maka koneksitas antar kader di pusat dan daerah akan meningkat kan aspirasi dengan mudah dan cepat. Penyatuan PPP jangan dilakukan dengan cara main-main atau abal-abal. Harus dengan niat kuat dan serius agar PPP partai tertua ini tidak mati pada 2024 nanti,” ulang Humphrey Djemat.
Komarudin Watubin menyebutkan, PDIP sebagai partai pemenang 2 kali Pemilu, telah mendidik para calon kader sejak proses awal rekrutmen. Mereka juga digodhok dalam sekolah singkat dengan tujuan agar mereka menguasai tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Diajari juga etika dan tatacara santun di dunia politik, walaupun tidak bisa merubah perilaku.Bahkan pada 2019, PDIP menjadi pemenang satu satunya Parpol di Asia Tenggara yang memperoleh penghargaan ISO 2001. Hingga saat ini PDIP masih terus mempertahankan predikat kaderisasi dalam menyiapkan calon Kepala Daerah. 
“Demokrasi yang kita ajarkan adalah demokrasi ala Indonesia dengan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai Pancasila,” papar Komarudin. (Ira)