Jakarta, Bhirawa
Calon presiden Prabowo Subianto yakin dengan kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengusut dugaan pelanggaran Pilpres yang diajukan timnya.
“Insyaallah, Insyaallah (netral),” tegas Prabowo seusai menghadiri acara buka puasa bersama Hatta Rajasa dan tim koalisi merah-putih di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (24/7).
Ketua Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Firman Wijaya, menyatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan bukti-bukti yang akan digunakan sebagai dasar gugatan Pilpres dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Firman mengatakan untuk mendaftarkan gugatan ke MK dibutuhkan hasil rekapitulasi Pilpres dari KPU. Namun sampai saat ini KPU belum juga mengirimkannya kepada tim Prabowo-Hatta.
Karenanya, jajarannya mendesak agar KPU segera mengirimkan hasil rekapitulasi itu. Karena jika tidak, dapat diartikan KPU lalai atas kewajiban konstitusionalnya mengirimkan hasil rekapitulasi kepada peserta pemilu.
Mengenai pengajuan ke MK sendiri, Firman mengatakan timnya akan menyerahkan data yang dimilikinya Jumat hari ini. “Kami akan daftar gugatan ke MK Jumat. Kami ada bukti diam berupa data, ada bukti yang bicara berupa kesaksian dan testimoni, itu kita siapkan,” kata Firman.
Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melakukan pengecekan data rekapitulasi suara di Gedung DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jalan TB Simatupang Jakarta kemarin malam. Tak banyak kata yang mereka lontarkan pada awak media terkait langkah hukum yang akan diambil oleh mereka dalam menghadapi hasil penetapan suata KPU.
Mantan Danjen Kopassus itu hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan ringan. Seperti di mana Hatta yang selama ini seolah ‘menghilang’ dari peredaran sejak penetapan rekapitulasi pada 22 Juli 2014. “Pak Hatta ada terus kok,” tepis Prabowo seraya tersenyum kepada wartawan di sebuah ruangan DPP PKS.
Dalam kunjungannya itu, Prabowo dan Hatta, didampingi sejumlah petinggi partai koalisi. Mereka turut menghadiri acara buka bersama tim koalisi merah-putih di DPP PKS. Tampak hadir di ruangan itu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Setya Novanto, Akbar Tandjung, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, petinggi PKS Hilmi Aminuddin, Anis Matta, dan Hidayat Nur Wahid.
Suasana obrolan di sana terlihat cair, seluruhnya banyak menebar senyum, termasuk Prabowo-Hatta.
Tidak lama setelahnya, Prabowo dan Hatta keluar dari DPP PKS. Saat dimintai konfirmasinya, Hatta membantah dirinya sempat ‘menghilang’ beberapa waktu terakhir. “Ada, ada, kamu saja enggak lihat. Ah ada-ada saja kalian ini,” kata Hatta.
Langkah kubu pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang akan mengajukan gugatan hasil pemilihan umum presiden ke MK diyakini bakal sia-sia dan hanya membuang waktu saja.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Menurut dia , jika ingin memenangkan gugatan, maka kubu Prabowo harus berhasil mengumpulkan 8,4 juta lebih formulir C1, sebagai bukti adanya kecurangan pilpres. “Saya lawyer DPR di MK, kalau kaitan dengan seperti ini, menangnya kan terpaut 8,4 juta suara. Bagaimana mau cari formulir C1 sebanyak itu. Pengalaman saya pilkada gubernur dan wali kota cari 100 saja susah, apalagi 8,4 juta,” tegas Ruhut saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Dia menyatakan, jika kubu Prabowo tidak bisa mendapatkan formulir C1 lebih dari 8,4 juta, maka MK tidak akan mengabulkan gugatan tersebut.
Janji Jakarta
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan Jakarta akan menjadi prioritas utama pembangunan Indonesia. Pasalnya, ib kota akan dijadikan model pemerintahan untuk provinsi lainnya di Indonesia.
“Ya tidak hanya satu provinsi. Akan pilih kota, pilih provinsi untuk model. Lead by example. Karena di kita kalau ngopi tuh cepat. Nah ini suruh ngopi yang baik. Jangan ngopi yang jelek. Korupnya dikopi tapi yang baiknya tidak. Jadi enggak usah diberi perintah-perintah, kamu lihat saja kota ini, provinsi ini. Gampang kan?” kata Jokowi di Balai Kota, Kamis (24/7).
Dia mencontohkan, provinsi lain diharuskan mencontoh infrastruktur, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). “Semuanya. Infrastrukturnya, pelayanan publiknya, semuanya, kelurahannya, kecamatannya, sistemnya. Contoh itu sudah jadi, lalu yang lain akan bergerak ke sana,” terangnya.
Gubernur DKI Jakarta itu pun memastikan akan mengkoordinir keinginan Ahok saat memimpin DKI Jakarta menggantikan dirinya nanti. “Semua untuk yang baik, iya,” tukasnya.
Jubir pasangan Jokowi-JK, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, setelah terpilih sebagai presiden, Jokowi kini menjadi milik rakyat. Bukan milik partai politik dan bukan pula milik golongan. “Pak Jokowi sekarang milik bangsa Indonesia dan presiden semua rakyat Indonesia,” kata Ketua Umum Muslimat NU itu.
Terpilihnya Jokowi-JK, katanya, telah melalui tahapan pemilu yang regulasinya sudah diatur oleh legislatif. “Jadi proses demokrasi yang berjalan sesuai undang undang yang ada,” terangnya.
Jika kini ada ketidakpuasan, terang Khofifah, masih ada ruang untuk untuk mencari keadilan. Yaitu di Mahkamah Konstitusi (MK). “Apakah itu yang terkait dengan. Penyelenggara pemilu atau pihak lain yang dicurigai melakukan kecurangan,” katanya.
Ihwal keabsahan keputusan KPU, Khofifah menegaskan tetap legitimate meski diwarnai insiden penarikan diri sejumlah saksi saat sidang pleno. “Ada saksi dari nomer 1 atau tidak, tak akan mengurangi legitimasi penetapan oleh KPU,” paparnya. [ira.city.gat.geh.ins]
