Perwakilan dari 25 perguruan tinggi di Indonesia menggelar simposium UNIID untuk pertama kalinya di Surabaya, Rabu (3/8).
Untuk Tuntaskan Aset Mangkrak
Surabaya, Bhirawa
Lemahnya kekuatan anggaran negara membuat sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia mengalami kemacetan. Salah satunya yang terjadi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sejumlah pembangunan mengalami kemacetan hingga kebutuhan anggarannya menumpuk Rp 16 triliun.
Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristek-Dikti Prof Ali Ghufron Mukti menuturkan pembangunan infrastruktur yang macet di PTN harus mendapat prioritas. Kendati demikian, persoalan tersebut tidak akan terselesaikan dengan cepat. Mengingat kebutuhan anggaran dibanding kekuatannya terjadi ketimpangan yang cukup jauh. “Tahun ini anggaran untuk infrastruktur PTN hanya senilai Rp 1,710 triliun. Tak sebanding kebutuhan aset-aset yang mangkrak,” tutur Prof Ali Ghufron di sela acara Simposium University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID) di Graha ITS Surabaya, Rabu (3/8).
Prof Ali Ghufron Ghufron menjelaskan selain persoalan anggaran, kendala yang dihadapi PTN adalah birokrasi. Menurutnya, jangka waktu pencairan anggaran dengan pelaporan terlalu mepet. Karena itu pihaknya menyarankan ada perubahan skema. Misalnya, pelaporan keuangan dilakukan jika pembangunan infrastruktur seperti membangun gedung itu tuntas. Artinya, satu paket pengerjaan proyek sampai tuntas, baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengecek laporan. “Kenyataannya kan tidak seperti itu, semua belum tuntas kemudian diminta laporan,” jelasnya.
Simposium yang dihadiri perwakilan dari 25 PTN se-Indonesia ini, diharapkan Ghufron menghasilkan rekomendasi penting. Sebab, perguruan tinggi saat ini memiliki tantangan besar dalam peningkatan infrastruktur pendidikan, seperti bangunan perkuliahan, fasilitas laboratorium, dormitory, rumah sakit akademik, hingga pengelolaan jalan, air, listrik dan telekomunikasi di kampus. “Oleh karena itu, inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan infrastruktur kampus diharapkan juga menjadi perhatian anggota UNIID/JPII ini,” ujarnya.
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ( PII), Sinthya Roesly mengatakan pihaknya memberikan dukungan pada UNIID sejak pembentukannya. Untuk itu pihaknya memberikan saran agar skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di PTN menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). “Dengan KPBU, lelang lebih ke arah output, bukan spesifikasi barang. Artinya bersifat kualitatif,” terangnya.
Sinthya melanjutkan, dengan KPBU skala pelaporan bisa dilakukan berjangka dengan batas waktu maksimal 10 tahun. “Ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU,” katanya.
Dia menyatakan, penggunaan KBPU sedang dibicarakan di dalam simposium. “Ini akan dibicarakan. Menristekdikti sebagai pengguna anggaran bisa mulai menggunakannya tahun depan,” tandasnya.
Ketua UNIId Prof Danang Parikesit menuturkan pengembangan infrastruktur di Indonesia merupakan perhatian besar dari pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan sasaran pembangunan infrastruktur yang cukup ambisius dalam berbagai sektor. Misalnya, pembangunan 35.000 MW pembangkit dan distribusinya, 163 pelabuhan, 2,650 km jalan nasional, 1.000 km jalan tol, 3.258 km rel kereta api, 15 bandara, 49 bendungan, dan sistem irigasi untuk 1 juta hektare lahan. Pembangunan infrastruktur ini diarahkan untuk mengurangi biaya logistik, peningkatan ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan daya saing dan kapasitas industri nasional.
Sementara itu, Wakil Rektor ITS Bidang Perencanaan Keuangan Sarana dan Prasarana Ir Heppy Kristijanto MS menyampaikan, hingga saat ini terdapat tiga pembangunan yang belum rampung di lingkungan kampus ITS. “Ketiga bangunan tersebut adalah MIPATower, Research Center dan Laboratorium Teknik Industri yang kami targetkan tahun ini selesai,” kata Heppy. Ketiganya sama-sama telah selesai dalam proses pembangunan gedung, sehingga tersisa kelengkapan interior sebelum siap dioperasikan. [tam]
