Pakar Pendidikan Jatim, Prof Moh Nuh dalam paparannya terkiat isu strategis pendidikan utamanya persoalan PJJ selama pandemi Covid 19 pada Refleksi Pendidikan 2020 yang diselenggarakan Dindik Jatim.
Sebabkan Penurunan Peningkatan Kualitas Pendidikan
Surabaya, Bhirawa
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Daring masih menjadi fokus utama Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim sembilan bulan terakhir dalam menemukan formulasi yang tepat bagi siswa. Pasalnya, terhitung sejak pelaksanaannya Bulan Maret lalu, pembelajaran Daring mengalami penurunan kualitas pendidikan. Hal ini diungkapkan Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi usai acara Refleksi Pendidikan tahun 2020, Rabu (23/12).
Sebab penurunan peningkatan kualitas pendidikan dinilai Wahid, karena berbagai faktor. Utamanya, terkait kesiapan sumber daya manusia (tenaga pendidik), materi pembelajaran dan infrastruktur yang belum memadai. Terlebih siswa belum optimal dalam mengikuti pembelajaran online. Sehingga daya tangkap siswa juga kurang optimal. Bahkan untuk mata pelajaran tertentu (nilainya) sangat rendah. Terlebih untuk pelajaran keterampilan.
“Maka melalui Kebijakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawasa, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai di ujicobakan sejak 18 Agustus 2020 lalu dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Dan alhamdulillan ini berjalan baik dengan prokes ketat. Dari bulan ke bulan kita tingkatkan terus,” kata Wahid.
Menurut Wahid, pelaksanaan PTM perlu dilakukan. Sebab, jika dipaksakan belajar Daring akan berakibat pada gangguan tumbuh kembang siswa. Dimungkinkan loses in learning akan dialami siswa.
“Jika tidak segera dilakukan PTM dimungkinkan akan terjadi peningkatan angka putus sekolah. Yang tidak kalah penting, banyak terjadi psikososial yakni kekerasan kepada anak akan meningkat dan ini menjadi bahan evalusi, sebagai bahan kebijakan di tahun 2021,” jelasnya.
Tak hanya pelaksanaan PTM, hal lain yang dievaluasi Dindik Jatim dalam Refleksi Pendidikan tahun 2020 adalah persoalan kesiapan sarana prasarana, materi pembelajaran dan guru. Dalam kesempatan itu, Dindik Jatim juga melakukan soft launching JatimCerdas.id kerjasama dengan topkarir.com. Dalam peresmian itu, Wahid meminta agar kepala sekolah mensosialisasikan aplikasi ini kepada komite, orangtua dan siswa agar bisa memanfaatkan fitur yang ada.
“Ini merupakan wujud Pemprov Jatim dibawa Kepemimpinan Ibu Khofifah dalam mengakomodir para lulusan. Tak hanya itu, aplikasi ini juga bisa untuk pemetaan bagi sekolah. Jad saya berharap kepala sekolah bisa memanfaatkan platform ini,” ujarnya.
Berbagai fitur dalam JatimCerdas.id ini menyediakan info lowongan kerja, top karir klinik, tes minat bakat, top edu, lowongan magang, kewirausahaan, artikel dan beasiswa.
Cegah Lose in Learning, Perhatikan Kebijakan Case by Case
Sementara itu, setahun terakhir dunia pendidikan dikejutkan dengan pola pembelajaran dari konvensional beralih ke digital. Berbagai persiapan pun dirasa kurang optimal selama masa pembelajaran. Hal ini pun menjadi PR bagi stakeholder pendidikan.
Menurut Pakar Pendidikan Jatim, Prof Moh Nuh, ada tiga langkah yang harus disiapkan stakeholder pendidikan selama pembelajaran jarak jauh. Diantaranya, literasi digital bagaimana kepahaman tenaga pendidik terkait digital termasuk fisolofi digital era pembelajaran daring ini.
“Selain itu, ketersediaan infrastruktur digital harus memadai. Sehingga sekolah-sekolah yang ada di Jatim pastikan yang namanya sinyal harus tersedia,” ujar Prof Nuh, usai mengisi acara Refleksi Pendidikan tahun 2020 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (23/12).
Tak hanya itu, ia juga mengatakan jika pemberian subsidi internet secara khusus selama pelaksanaan pembelajaran Daring.
“Semuanya sepakat, migrasi digital bukan pilihan tapi keharusan. Karena faktanya, mau tidak mau model pembelajaran kita harus beralih ke digital. Seandainya Covid 19 sudah rampung, paling tidak hybrid. Paduan tatap muka dan virtual,” jabarnya mantan Mendikbud era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Namun, ditegaskan Prof Nuh, ada beberapa hal yang perlu dicermati para pemangku pendidikan. Sebab, ia menilai, orang sekolah setidaknya mendapatkan tiga poin utama. Yakni attitude, knowlegde dan skill. Karena harus beralih ke digital, ia meminta agar Pemprov, Pemkot/Pemkab harus melihat jeli kebijakan case by case.
“Ada pertanyaan yang mendasar yang harus kita angkat. Tidak serta merta seluruhnya beralih ke digital, tapi pelajari dengan baik apa yang tidak bisa diterapkan lewat cyber, apa yang harus diterapkan secara fisik. Dan bagimana cara menutupi ini semua. Jika tidak, maka akan terjadi loses in learning (kehilangan dalam pembelajaran) maka akan berakibat pada stunting in learner karena asupan pembelajaran kurang. Jika ini terjadi maka akan menciptakan gap. Jadi Pemprov Pemkab/Pemkot harus melihat kebijakan case by case,” tegasnya. [ina]
