Peringatan May Day yang dirayakan dengan jalan sehat yang diberangkatkan oleh Bupati Jombang di depan Kantor Disnakertrans Jombang, Rabu pagi (01/05). [Arif Yulianto/Bhirawa]
Jombang, Bhirawa
Ribuan buruh di Kabupaten Jombang merayakan Hari Buruh Internasional (May Day) dengan jalan sehat melintasi jalan protokol di Kota Jombang. Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab didampingi Wakil Bupati Jombang, Sumrambah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memberangkatkan jalan sehat tersebut di titik start di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jombang, Rabu pagi (01/05).
Bupati Mundjidah Wahab mengatakan, dengan adanya kebersamaan dalam peringatan May Day tahun ini, pihaknya sebagai pengayom berharap kondisi di Jombang tetap kondusif.
“Sehingga industri di Jombang ke depan dapat makin maju,” kata Bupati Jombang.
Bupati menambahkan, besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang yang saat ini adalah sebesar 2.445.945 rupiah. Ditanya lebih lanjut apakah nantinya besaran UMK tersebut akan mengalami kenaikan, Bupati menjawab, hal itu nantinya masih perlu penyesuaian dengan banyak pertimbangan dari berbagai aspek.
“Karena koordinasinya dengan Pemprov (Jatim) juga,” imbuhnya.
Salah seorang Buruh bernama Miftakhul Karim (48) mengaku, dalam bekerja di salah satu perusahaan di Kabupaten Jombang diwarnai dengan suka maupun duka. Keterikatan dengan pekerjaan dikatakannya menjadi poin dukanya. Namun di sisi jenis pekerjaan maupun kesejahteraan maupun perlindungan kesehatan, dirasanya sudah cukup baik. Meski begitu, ia tetap berharap agar kesejahteraan bagi dirinya dan kawan-kawannya sesama buruh dapat lebih meningkat lagi ke depan.
“Ya ingin lebih baik daripada yang ada, kenaikan gaji kalau bisa,” tuturnya.
Sementara itu, pada peringatan Hari Buruh Sedunia di Jombang juga diwarnai aksi unjuk rasa puluhan buruh tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) – GSBI PT. SUB Jombang di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang di Jalan KH. Wahid Hasyim 137, Rabu (01/05).
Sejumlah tuntutan disuarakan orator aksi dari atas kendaraan pikap yang membawa pengeras suara. Seperti penghapusan sistem kerja kontrak, kebebasan berserikat, serta menolak upah murah.
“Sistem outsourcing di perusahaan-perusahaan di Jombang masih marak. Bagi kami ini sangat memperihatinkan. Untuk itu kami gencar memperjuangkan kepentingan buruh,” kata Ketua SBPJ – GSBI Jombang, Hadi Purnomo kepada sejumlah wartawan disela aksi.
Hadi Purnomo menambahkan, meski UMK (Upah Minimum Kabupaten) Jombang saat ini berada pada angka lebih dari Rp 2,4 juta, namun masih banyak buruh yang menerima gaji dibawah UMK.
“Banyak yang menerima gaji jauh dibawah UMK Jombang saat ini. Maka, kami meminta pemerintah supaya menangani buruh sesuai dengan aturan perundang-undangan,” pintanya.
Hadi juga menyoroti peringatan hari buruh yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Jombang, dengan menggelar acara jalan santai. Menurutnya, peringatan tersebut jauh dari makna peringatan hari buruh sebenarnya yang sarat sejarah.
“Saya lihat ini membodohi para karyawan – buruh supaya terlena. Sehingga menjadi tidak tahu jika peringatan hari buruh ini sebetulnya seperti apa. Padahal ini momen yang bersejarah,” tandas Hadi.
Di konfirmasi terpisah terkait aksi ini, Kadisnakertrans Kabupaten Jombang Purwanto mengaku jika pihaknya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.
“Kita ini hanya pelaksana kebijakan pusat. Seperti kebijakan soal outsourcing maupun tentang PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan,” kata Purwanto.
Menanggapi tudingan jika acara jalan santai sebagai bentuk pembodohan seperti yang diutarakan para pengunjuk rasa, Purwanto berdalih jika semua sesuai kesepakatan bersama.
“Kaitannya dengan kegiatan Hari Buruh Sedunia ini bukan semata-semata ide pemerintah, melainkan juga ide semua pihak. Termasuk gagasan Tripartit, yang didalamnya ada unsur serikat pekerja, pengusaha dan unsur pemerintah,” pungkasnya.(rif)
