Sebelas rektor yang tergabung dalam forum PTN-BH melakukan MoU Kerjasama Tridharma Pendidikan Tinggi di gedung Pusat Riset ITS, Kemarin (4/4).
Forum Sebelas Rektor PTN-BH
Surabaya, Bhirawa
Upaya rembuk bareng terkait kejelasan otonomi pendidikan, antara pemerintah dengan 11 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) se Indonesia yang digelar di Gedung Riset ITS, Rabu (4/3) kemarin, menemukan titik terang. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Majelis Senat Akademik (MSA) PTN-BH Prof. Dr Tridoyo Kusumastanto.
Menurut Tridoyo, pihaknya sudah menemukan beberapa jawaban dari berbagai pembicara yang hadir kemarin (4/4). Seperti Menteri Ristekdikti, Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Staf Ahli Kemenkeu, serta Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
“Ya kalau kita cermati pidato dan pembicara dari kementerian terkait, beberapa sudah menjawab dan sudah dalam kans konkrit,” ungkapnya
Di antaranya dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait otonomi PTN-BH yang sudah disepakati antar Menristekdikti dan Mensesneg untuk segera memberikan payung hukum dalam pengelolaan PTN BH.
“Jadi beberapa urgensi dari pertemuan ini sudah dapat terjawab, beberapa nanti masih kita cermati dari PAN-RB, Mensesneg dan Menkeu dan mungkin itu menjadi satu kesatuan untuk membangun bangsa” ungkap Prof Tridoyo.
Salah satu yang diupayakan, lanjut dia, adalah membangun kerjasama antar PTN-BH untuk melayani mahasiswa yang menempuh pendidikan di 11 PTN-BH agar dapat menempuh kredit semester lintas kampus. Ia menuturkan bahwa upaya tersebut merupakan bentuk sinergi PTN-BH dalam mengembangkan pendidikannya. Ke depan, mahasiswa PTN-BH bisa mengambil kredit semester di kampus lain yang juga berstatus PTNBH. Sehingga menurutnya, transdisiplin keilmuwan akan terjadi.
“Misalnya mahasiswa ITS nanti mau ambil manajemen bisnis di Institute Pertanian Bogor (IPB) bisa, karena disana lebih dahulu menerapkan kuliah itu” ujarnya usai pertemuan dengan 11 PTN-BH dengan empat kementerian di ITS, kemarin (4/4). Dengan demikian, lanjut dia, mahasiswa ITS bisa merasakan kuliah di tempat lain. Namun, Ia tetap menjadi mahasiswa ITS dan akan menjadi lulusan ITS.
“Untuk masalah pembiayaan sepertinya antar PTN-BH tidak akan menerapkan tambahan biaya, keluar negeri saja bisa free kok, yang antar PTN-BH masak tidak bisa free?” imbuhnya.
Wakil Ketua MSA PTN-BH Prof Priyo Suprobo menambahkan bahwa akan ada pertemuan lanjutan guna menindak lanjuti pertemuan kerjasama ini. Ia menjelaskan akan ada pertemuan lanjutan setelah pertemuan di ITS. Di mana akan dibentuk tim kecil dari perwakilan senat akademik, perwakilan rector, perwakilan Majelis Senat Akdemik dan Forum Dewan Guru.
“Tim ini akan membahas lebih lanjut kerjasama antar PTN-BH dan mengawal terbentuknya payung hukum untuk jalannya otonomi PTN-BH” paparnya.
Ditemui usai memberikan materi, Menristekdikti Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D.,Ak mengungkapkan jika pihaknya menuntut agar PTN-BH kedepan, mampu bersaing di kelas dunia. Sehingga akan ada peningkatan reputasi yang dilakukan secara terus-menerus.
“Untuk meningkatkan reputasi secara menerus, kita harus memperbaiki regulasi yang dalam hal ini adalah non-akademik” lanjutnya
Seperti, urusan manajemen PT dan Keuangan PT yang akan dibahas dengan Kemenkeu dan MENPAN-RB, agar PTN-BH bergerak lebih baik lagi. “Jangan sampai PTN-BH ini terikat pada nomenklatur, nomenklatur ini sudah kita lepas” sahutnya
Sementara itu, Mensesneg Prof. Pratikno, M.Soc.Sc menjelaskan bahwa pihaknya menyambut baik adanya pertemuan sebelas (11) PTN-BH dalam mengelaborasi permasalahan yang harus dihadapi pada internal PTN-BH agar mampu dalam mengakselerasi SDM yang Capability.
Prof. Pratikno memaparkan, jika baru-baru ini Presiden Jokowi melaunching rodmap 4.0, di mana revolusi industry tersebut, masyarakat Indonesia dituntut untuk meningkatkan SDM dalam menghadapi era digital yang mendistrupsi tatanan sektor yang ada.
“Jika roadmap industrinya adalah 4.0, ya Universitas sebagai trend setter penyedia SDM mestinya harus satu langkah lebih maju menjadi 4.0” paparnya. [ina]
