Gubernur Dr H Soekarwo saat melantik Pj Wali Kota Blitar, Pj Bupati Ponorogo, Pj Bupati Lamongan dan Pj Bupati Kediri di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (19/8).
Empat Daerah Resmi Dijabat Pj
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menekankan kepada Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk melakukan koordinasi, dan silaturahim antar instansi vertikal maupun horizontal di dalam setiap melakukan tugas-tugas dan pengambilan keputusan. Sedangkan tugas penting dari Pj adalah menyukseskan Pilkada yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 mendatang.
“Koordinasi sebagai elemen penting yang harus dimiliki oleh Pj dalam menunjang kesuksesan Pilkada. Salah satunya, koordinasi harus dilakukan dengan baik antara pemerintah dengan pimpinan dewan. Lebih baik mendatangi daripada didatangi. Pj harus datang pada pimpinan dewan untuk mendiskusikan permasalahan daerah dengan baik dan santun,” pinta Gubernur Soekarwo saat melantik Pj Wali Kota Blitar, Pj Bupati Ponorogo, Pj Bupati Lamongan dan Pj Bupati Kediri di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (19/8).
Gubernur mengatakan, orang cerdas itu nampak kecerdasannya jika memiliki sikap santun. Orang cerdas namun tidak santun, maka kecerdasannya akan hilang. Maka kesantunan yang tinggi memberikan jalan koordinasi yang baik. “Koordinasi dan silaturahim ini merupakan representasi formal dari aspirasi masyarakat,” imbuhnya.
Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Soekarwo menjelaskan, koordinasi selanjutnya yang harus segera dilakukan oleh Pj yakni berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda). Hasil koordinasi seperti itu memberi dampak dan manfaat terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.
“50 persen kesuksesan dalam bekerja ditentukan oleh leadership atau kepemimpinan yang mampu berkoordinasi. Koordinasi itulah jati diri terhadap leadership. Datanglah ke Kapolres, Dandim, Kajari, tokoh masyarakat hingga tokoh agama. Koordinasi dengan silaturahim menjadi kata kunci di dalam mencapai kesuksesan pelaksanaan Pilkada serentak,” tegasnya.
Menurutnya, santun menjadi modal penting bagi leadership dalam menyejahterakan masyarakat. Jika koordinasi dan silaturahim terus dilakukan dengan baik oleh Pj yang bertugas di daerah, akan menghasilkan kepemimpinan daerah yang baik. “Saya yakin masyarakat akan menerima dengan baik setiap pejabat yang melakukan langkah silaturahim dan koordinasi bersama tokoh agama dan masyarakat dalam mengambil keputusan secara baik,” ungkapnya.
Secara khusus, Pakde Karwo mengapresiasi kerja keras dari bupati dan wali kota yang telah membangun daerahnya lebih maju. Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar, Pakde Karwo menyampaikan terima kasih atas kerjanya memajukan Kota Blitar hingga seperti sekarang.
“Perkembangan dan kemajuan Kota Blitar hasil tangan-tangan dingin dari Wali Kota dan Wakil Wali Kotanya yang telah menyapa masyarakat dengan tepat. Selain itu, kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan dewan terjalin secara harmonis. Tidak akan bisa bekerja jika koordinasi tidak berjalan dengan baik,”katanya.
Selanjutnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, ia mengucapkan terima kasih karena di tangan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya telah berkembang dan bergerak secara nyata. Bupati dan Wakil Bupati Lamongan telah bekerja keras menyejahterakan masyarakatnya. “Ini juga berkat silaturahim dan koordinasi yang dilakukan antar pimpinan baik eksekutif maupun legislatif,” terangnya.
Kepada Bupati Ponorogo dan Wakil Bupatinya, Pakde Karwo menyampaikan apresiasi yang tinggi karena bekerja keras selama lima tahun berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ponorogo secara nyata. Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo telah mengangkat harkat dan derajat wanita harapan yang ada di Mbalong, Jambon hingga Jenangan.
Sedangkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kediri, Pakde Karwo mengapresiasi segala kebijakannya yang pro rakyat. Salah satunya terlihat pada saat penanganan meletusnya Gunung Kelud. Secara khusus, berbagai peristiwa besar seperti Gunung Kelud bisa diselesaikan dengan seksama dalam tempo secepat-cepatnya.
Sementara Pj yang dilantik Pakde Karwo adalah Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Supriyanto SH, MH sebagai Pj Wali Kota Blitar menggantikan M Samanhudi Anwar. Untuk Kabupaten Lamongan, Gubernur menunjuk Kepala Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim Dr Ir Wahid Wahyudi MT sebagai Pj Bupati Lamongan menggantikan H Fadeli SH, MM.
Lalu untuk Pj Bupati Ponorogo dijabat oleh Ir Maskur yang menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim menggantikan H Amin SH serta Dr H Idrus MSi sebagai Pj Bupati Kediri yang kesehariannya menjabat sebagai Asisten I Sekdaprov Jatim menggantikan dr Hj Hariyanti Sutrisno.
Usai pelantikan Pj, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo juga melakukan pengambilan sumpah dan janji jabatan kepada empat istri Pj untuk menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota.
“Ibu-ibu (istri Pj) secara ex officio akan menjabat sebagai Ketua TP PKK di daerah mengikuti tugas dari Pj bupati/wali kota. Meskipun waktu yang diberikan sangat singkat, akan tetapi tugas dan tanggung jawab yang akan ibu emban tidaklah mudah,” kata Bude Karwo.
Pj Bupati Trenggalek
Sementara itu Dua pejabat eselon II Pemprov Jatim Heru Tjahjono dan Djarianto saat ini santer dikaitkan sebagai kandidat kuat Pj Bupati Trenggalek, menggantikan Bupati Mulyadi yang segera purna tugas pada 4 Oktober 2015.
“Sementara ini, informasi yang kami terima dua nama itu yang akan ditunjuk oleh Bapak Gubernur (Soekarwo),” kata Sekda Trenggalek Ali Mustofa saat dikonfirmasi wartawan di Trenggalek, Rabu (19/8).
Dua nama kandidat yang saat ini banyak dibicarakan kalangan PNS dan masyarakat Trenggalek itu masing-masing adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Jatim Heru Thajono serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Djarianto.
Nama yang disebut pertama, Heru Tjahjono adalah mantan Bupati Tulungagung periode 2003-2008 dan 2008-2012, sementara Djarianto adalah pejabat karir di Pemprov Jatim yang notabene merupakan putera daerah atau berasal dari Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek.
Ali memang tidak secara lugas mengungkap bocoran nama Pj Bupati Trenggalek yang akan bertugas menjadi nahkoda Pemkab Trenggalek selama masa transisi, usai berakhirnya mandat Bupati Mulyadi dan pelantikan pasangan bupati terpilih dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015.
Mantan Kepala BKD Trenggalek ini hanya mengisyaratkan harapannya agar Pj Bupati Trenggalek yang ditunjuk Gubernur Jatim Soekarwo adalah pejabat yang memiliki latar belakang sebagai putera daerah setempat. Pernyataan Ali Mustofa seolah mengacu pada asal-usul Djarianto yang sudah dikenal luas masyarakat setempat sebagai pejabat pemprov asal Trenggalek. “Secara pribadi, harapan kami tentu ke Pak Djarianto karena beliau sebagai putera Trenggalek. Tetapi jika Pak Heru, kami juga tetap harus menerima dan mendukungnya dengan tangan terbuka,” jawabnya saat didesak wartawan.
Saat ini, Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek masih dijabat oleh Bupati Mulyadi bersama pasangannya, Kholiq yang telah memimpin sejak 4 Oktober 2010. Mulyadi menjabat sebagai Bupati Trenggalek dua periode, namun tidak secara berturut.
Kepemimpinannya yang pertama adalah pada periode 2000-2005, setelah itu dia kalah bertarung dalam Pilkada melawan pasangan Soeharto-Mahsun Ismail yang saat itu didukung koalisi pelangi.
Di pemerintahannya yang kedua sekarang, masa pengabdian Mulyadi dan Kholiq akan segera berakhir pada 4 Oktober 2015.
Kholiq maju dalam bursa Pilkada 2015 dengan mencalonkan sebagai bupati berpasangan dengan seorang notaris sekaligus pengusaha asal Papua, Priyo Handoko, sementara Mulyadi tidak lagi bisa mencalonkan diri karena sudah menjabat dua periode. Pilkada Trenggalek akan digelar serentak bersama 265 daerah lain se-Indonesia pada 9 Desember 2015, dengan pasangan calon masing-masing Kholiq-Priyo Handoko melawan pasangan eksekutif muda-pengusaha, Emil Elestianto Dardak-Mohammad Nur Arifin. [iib,wek]
