Oleh :
Ani Sri Rahayu
Dosen Civic Hukum dan Trainer P2KK Universitas Muhammadiyah Malang
Pendidikan akan terus memiliki potensi yang urgen dalam mengiringi perkembangan dan beradaban suatu bangsa di dunia, tanpa terkecuali Indonsia. Terlebih dalam waktu dekat Indonesia akan mendapat bonus dari ledakan penduduk dari usia produktif yang lekat dengan sebutan bonus demografi di tahun 2030. Fase tersebut, merupakan Window of Opportunity (WO) atau bisa dibilang sebagai jendela kesempatan yg dialami oleh beberapa negara dalam satu dekade.
Persoalannya, sejauh ini masyarakat sudahkah merasakan upaya perubahan yang dilakukan pemerintah sebagai persiapan dalam menghadapi jendela kesempatan (WO) terutama diaspek peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan. Melalui kolom opini di harian inilah, penulis berusaha berbagi gagasan terkait urgensi kontribusi pendidikan dalam mensonsong bonus demografi. Terutama melalui jalur evakuasi pendidikan sebagai solusi mitigasi potensi bencana demografi.
Evakuasi pendidikan
Pendidikan merupakan jalur evakuasi pertama untuk menyelamatkan bangsa ini dari kebodohan. Dalam realitanya, pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan kualitas SDM suatu negara. Semakin baik penyelenggaraan pendidikan di suatu negara logikannya semakin terjamin pula kualitas sumber daya manusianya. Itu artinya, upaya mitigasi bonus demografi agar tidak terjadi bencana demografi merupakan suatu langkah yang memang perlu dipersiapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal pengkualitasan pendidikan.
Terlebih, merujuk hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 yang dirilis oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada Desember 2019 di Paris, kualitas pendidikan Indonesia berada pada peringkat 72 dari 77 negara. Melalui data tersebut, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, tampaknya Indonesia cukup tertinggal jauh. Singapura menempati peringkat kedua dan Malaysia peringkat 56.
Oleh sebab itu, sudah semestinya Indonesia tidak boleh lengah dan harus giat mengejar ketertinggalan tersebut. Pasalnya, potensi bonus demografi Indonesia yang begitu besar jika tidak dimanfaatkan dengan dibarengi pendidikan berkualitas dapat membawa dampak buruk yang mengancam kehidupan sosial. Ancaman seperti kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, pengangguran, dan tingginya tingkat kriminalitas sulit dihindari. Dan, guna mengantisipasi hal tersebut, maka pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu poros pembangunan generasi unggul dalam upaya persiapan menghadapi puncak bonus demografi.
Salah satunya, dengan terus memantau dan mengkalkulasikan data ledakan demografi yang kemudian untuk digunakan sebagai barometer melakukan sebuah tindakan konkret sebagai langkah antisipasi kemungkinan terburuk dari bonus demografi yang ada. Seperti halnya, yang sudah dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang. Untuk itu, supaya kita bisa mengadopsi negara Korea Selatan dan Jepang tersebut, maka kini saatnya jalur evakuasi pendidikan perlu dipercepat guna mencetak generasi yang berpendidikan, cerdas, dan berkarakter serta memiliki pola pikir yang lebih maju dan adaptif terhadap perubahan kehidupan sosial-ekonomi yang begitu fleksibel.
Optimalkan peran pendidikan
Guna menghadapi bonus demografi bagi Indonesia sejatinya bukanlah hal sulit. Berangkat dari segi jumlah penduduk Indonesia tidak kurang-kurang. Artinya Indonesia tidaklah kekurangan SDM yang menempuh jalur sekolah atau pendidikan. Hal tersebut, dicerminkan dari angka partisipasi sekolah yang di rilis BPS. Angka partisipasi sekolah menjelaskan, pada tahun 2021 hampir seluruh anak usia 7-12 tahun duduk dibangku sekolah dengan persentase 99,19%.
Sedangkan, data keberanjakan anak usia 13-15 tahun, persentase partisipasi anak yang bersekolah menunjukkan angka yang cukup memuaskan yakni 95,99%. Sementara itu, terdapat hampir 20% anak putus sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Tampak pada angka partisipasi sekolah anak usia 16-18 tahun yang hanya mencapai 73,09%. Namun, pada jenjang perguruan tinggi, partisipasi anak usia 19-24 yang bisa lanjut berkuliah hanya 26,01% saja.
Gambaran partisipasi sekolah tersebut diatas, tentu perlu menjadi perhatian pemerintah yang kesemuannya itu guna mempersiapkan dan memanfaatkan SDM yang besar untuk mencapai bonus demografi. Dan, guna meningkatkan peran pendidikan agar bisa optimal dalam menyongsong bonus demografi tentu dibutuhkan langkah taktis, konkret dan implementatif dari pemerintah. Detailnya, berikut inilah beberapa ide atau gagasan penulis yang mesti dilakukan pemerintah agar peran pendidikan bisa termaksimalkan dalam menghadapi bonus demografi.
Pertama, kebijakan-kebijakan bidang pendidikan terutama kompetensi perlu dikedepankan oleh pemerintah, agar ke depan dunia pendidikan bisa lebih dekat dengan industri. Hal itu urgen perlu terperhatikan, pasalnya dunia pendidikan dengan industri ini sering menjadi salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan, lulusan pendidikan formal menjadi sulit dalam dunia kerja karena kompetensinya sangat jauh dari kebutuhan dunia kerja.
Kedua, pemerintah perlu melakukan inovasi pada perluasan akses pendidikan berkualitas dan merata pada anak-anak bangsa diharapkan mendapat hak pendidikan yang sama dan layak pada semua jenjang di seluruh wilayah tanah air. Sehingga dalam memajukan pendidikan pemerintah perlu menyusun langkah-langkah startegis untuk terus memperbaikinya. Termasuk, sosok guru sebagai salah satu aktor penting dalam pendidikan harus bisa berinovasi.
Ketiga, pemerintah perlu menghadirkan pembangunan ekosistem pendidikan yang suportif dan kolaboratif tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan peran serta aktif dari masyarakat dan aktivis pendidikan untuk mendukung mencetak generasi unggul dalam mempersiapkan puncak bonus demografi.
Keempat, penguatan fase pendidikan anak perlu dilakukan agar pembangunan manusia Indonesia bisa terhindar dari jebakan-jebakan yang bisa menggagalkan capaian bonus demografi 2030. Tidak hanya pendidikan formal, tetapi pendidikan informal yakni pendidikan luar sekolah (PLS) juga harus dikuatkan.
Melalui keempat upaya dalam rangka meningkatkan peran pendidikan agar bisa optimal dalam menyongsong bonus demografi tersebut di atas, besar kemungkinan jika diimplementasikan atau diaplikasikan secara sungguh-sungguh dan maksimal maka bukan hal yang sulit bagi bangsa Indonesia mendapatkan puncak bonus demografi dengan segala kemampuan dan serapan dunia kerja yang bisa diandalkan di tahun 2030.
——— *** ———
