Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus.
Kota Mojokerto, Bhirawa
Rencana Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto melakukan tes urine kepada PNS dan anggota DPRD Kota Mojokerto bakal terealisasi. Wali Kota Mojokerto, H Mas’ud Yunus menyambut dengan tangan terbuka rencana BNN yang bakal mencegah peredaran Narkoba dikalangan PNS dan anggota DPRD di Kota Mojokerto.
Di Kota Mojokerto tercatat ada 3.417 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 25 anggota DPRD. BNN Kota Mojokerto usai diresmikan pekan lalu, berencana bakal melakukan serangkaian tes urine untuk memastikan kandungan Narkoba.
”Harus itu. Polisi dan TNI kan sudah di tes urine. Toh itu demi kebaikan mereka (PNS) secara prinsip saya setuju PNS dites urine,” ujar Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus, Senin (19/10) kemarin.
Kepala daerah yang juga seorang ulama ini tak menampik kemungkinan adanya penyalahgunaan Narkoba dikalangan PNS. ”Selama ini kita memang tak tau ada atau tak PNS yang terlibat. Karena mereka cenderung tertutup,” tambahnya.
Menurut Kiai Ud -sapaan Masud Yunus, kegiatan serupa sudah pernah dilakukan BNN diberbagai daerah. Namun, pemeriksaan dilakukan hanya pada pejabat eselon II. Persetujuan terhadap rencana tes narkotika ini menyusul status Indonesia yang masuk level darurat Narkoba. ”Kini 41 juta penduduk negeri ini masuk daftar sebagai pengguna Narkoba. Padahal, aparatur sebagai teladan masyarakat, harus bebas daftar hitam ini,” tandasnya.
Disinggung soal sharing anggaran, Kiai Ud mengatakan, pihaknya kemungkinan tak bisa memenuhinya. Pasalnya, anggaran BNNK berasal dari pemerintah pusat langsung karena merupakan instansi vertikal. ”Kalau anggaran kegiatannya tak akan ikut kita. Karena menjadi instansi vertikal yang sumber anggarannya berasal dari pemerintah pusat langsung,” ungkapnya.
Sebelumnya, BNN Jatim usai pelantikan BNN Kota Mojokerto menyatakan bakal melakukan tes urine PNS dan anggota DPRD Kota Mojokerto yang terindikasi sebagai penyalahguna Narkoba. Badan resmi pemerintah itu mengisyaratkan bakal melakukan serangkaian tes urine. Tak hanya mengincar PNS, BNN juga melakukan langkah yang sama terhadap anggota dewan.
”Tes urine terhadap PNS dan anggota dewan akan menjadi prioritas dari BNK (Badan Narkotika Kota),” cetus Kepala BNN Jatim, Brigjen Sukirman didampingi Kepala BNK, Kompol Suharsi.
Kompol Suharso menyatakan, upaya pemberantasan Narkoba di kalangan PNS bersifat mutlak. ”Mereka (PNS dan anggota Dewan) kan contoh masyarakat. Patutlah terhindar dari efek penyalahgunaan narkotika,” tandasnya. [kar]
