Wali Kota Madiun, Dr. Maidi saat mengikuti gelaran koordinasi secara zoom dari GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Selasa (30/1). [sudarno/bhirawa]
Upaya pencegahan korupsi terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya melalui rapat koordinasi pencegahan dan pemberantasan yang digelar KPK secara daring. Kali ini sasarannya, seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.
Wali Kota Madiun, Dr. Maidi juga mengikuti gelaran koordinasi secara zoom itu dari GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Selasa (30/1).
Berbagai pembahasan pun mengemuka. Salah satunya, terkait sejumlah potensi korupsi yang sering terjadi. Yakni, pada proses perencanaan dan penganggaran, pemberian rekomendasi teknis tergadap perijinan, pengadaan barang dan jasa, penggelapan Barang Milik Daerah (BMD) dan pembiaran hilangnya BMD, penggunaan belanja dan pendapatan APBD, jual beli jabatan ASN, penyaluran belanja hibah dan bansos, serta petty corruption pada sektor pelayanan publik. Hal-hal itu kembali ditekankan kepada pemerintah daerah agar selalu menjadi perhatian.
”Saya rasa ini baik sekali ya. Kita sering diingatkan agar menjadi perhatian dan semakin waspada. Langkah-langkah seperti ini memang perlu sebagai upaya pencegahan kita bersama. Upaya seperti ini harus semakin ditingkatkan,” kata Wali Kota.
Wali kota pun mengaku siap untuk diberikan pembinaan jika memang Kota Madiun dinilai terdapat pelanggaran. Bahkan, wali kota mengaku jangan sampai ada pembiaran. Hal itu malah akan menjadi permasalahan besar jika tidak segera dilakukan pembinaan.
”Kalau ada yang kelihatannya nanti berbuah pelanggaran, berbuah korupsi, silahkan kami untuk dibina. Jangan malah dibiarkan. Ini akan menjadi masalah serius,” ungkapnya.
Urusan korupsi Kota Madiun memang cukup baik. Setidaknya, di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr. Maidi. Salah satunya, terlihat dari capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digelar KPK. SPI Kota Madiun di angka 83,00 untuk 2022. Sedang, nilai MCP Kota Madiun juga cukup tinggi. Yakni, mencapai 94,38. Sedang, untuk 2023 nilainya keduanya belum keluar. ‘
‘Alhamdulillah kita bagus. Termasuk tertinggi nasional dan kita juga mendapatkan penghargaan dari KPK,” pungkasnya. [dar.gat]
