Aksi unjuk rasa yang digelar AMAR di depan Kantor DPRD Tulungagung, Senin (3/8), mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, termasuk dari Polwan yang mengenakan kerudung putih.
Sedikitnya 1000 massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme, Komunisme dan Terorisme (AMAR) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung, Senin (3/8).
Mereka menyuarakan tujuh tuntutan yang salah satu di antaranya mendorong pemerintah untuk menolak segala bentuk radikalisme, komunisme dan terorisme.
Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Bahkan Polres Tulungagung sampai meminta bantuan tambahan personel dari Polres sekitar Tulungagung dan Satuan Brimob dari Madiun.
Kapolres Tulungagung, AKBP Eva Guna Pandia, dan Dandim 0807 Tulungagung, Letkol Inf Wildan Bahtiar terjun langsung dalam pengamanan aksi demo tersebut.
Mereka berdua terlihat berada di depan mobil komando yang dibawa oleh pengunjuk rasa, sebelum kemudian ikut berdialog dengan perwakilan pengunjuk rasa bersama Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo dan pimpinan DPRD Tulungagung di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung.
Ketua AMAR, Maliki Nusantara, mengungkapkan dari hasil riset yang didapatnya, Kabupaten Tulungagung termasuk salah satu daerah yang disinyalir menjadi tempat penggodokan gerakan radikalisme.
“Buktinya, dua tahun lalu ada teroris yang ditembak mati oleh Densus 88 di perempatan rumah sakit lama,” ujarnya.
Ia pun meminta pada pemerintah agar menggerakkan seluruh kekuatannya untuk membasmi gerakan radikalisme, komunisme dan terorisme sehingga masyarakat Tulungagung dapat hidup tenang dan tetap kondusif.
Terkait tututan lainnya yang berkaitan dengan salah satu pondok pesantren, Maliki justru menandaskan telah mengakomodir kelompok yang mau mekakukan serangan kepada pondok pesantren itu dengan aksi damai.
“Kami pun cukup puas dengan hasil dialog (dengan bupati),” tuturnya seusai dialog di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung.
Sebelumnya, Bupati Maryoto Birowo meminta seluruh warga Tulungagung untuk terus menjunjung tinggi kebersamaan sehingga kedamaian dan ketentraman masyakarat dapat dijaga. Termasuk harapan dari pengunjuk rasa yang menghendaki kondusifitas.
Mantan Sekda Tulungagung ini meminta pula agar pembangunan fisik salah satu pondok pesantren di wilayah Tapan Kecamatan Kecamatan Kedungwaru yang diminta klarifikasinya oleh pengunjuk rasa untuk memenuhi aturan yang ada.
“Masalah IMB-nya dipenuhi dulu dan aktifitas fisik dihentikan dulu,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menyatakan dewan sebagai lembaga legislatif telah melakukan fungsinya dalam menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan AMAR. Ia menyebut telah mengakomodir aspirasi dari AMAR untuk berkomunikasi dengan Bupati Tulungagung.
“Asipirasi pengunjuk rasa sudah kami tampung. Kami menjembatani komunikasi dan aspirasi dari bawah ke pimpinan Kabupaten Tulungagung yaitu Bapak Bupati. Fungsi kami legislasi,” jelasnya. (wed)
