Nelayan terima BLT dampak inflasi kenaikan BBM.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Sebanyak 3.246 nelayan di 7 (tujuh) kecamatan sepanjang pesisir pantai Kabupaten Probolinggo menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak inflasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Masing-masing nelayan mendapatkan BLT sebesar Rp 450 ribu untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember 2022.
Selanjutnya, BLT ini diserahkan di 6 (enam) titik bekerja sama dengan petugas dari Bank Jatim Cabang Kraksaan. Yakni, Desa Randuputih untuk nelayan dari Kecamatan Dringu, Desa Gejugan untuk nelayan dari Kecamatan Pajarakan dan Gending, Desa Banjarsari untuk nelayan dari Kecamatan Sumberasih dan Tongas, Desa Kalibuntu untuk nelayan dari Kecamatan Kraksaan dan Paiton serta Desa Gili Ketapang khusus untuk nelayan dari Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih.
“Kriteria nelayan yang mendapatkan BLT dampak inflasi kenaikan harga BBM ini adalah nelayan yang terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo dengan basis Kartu Nelayan dan sudah terverifikasi oleh Dinas Sosial. Kriteria verifikasinya bukan penerima bansos sejenis,” kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Hari Pur Sulistiono, Kamis (15/12).
Menurut Ipung, panggilan akrab Hari Pur Sulistiono, jumlah nelayan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan Kartu Nelayan mencapai 12.046 orang.
“Ada sebagian yang kita usulkan ke Provinsi Jawa Timur. Jadi tidak semua menerima dari bansos Kabupaten Probolinggo. Yang diusulkan ke Provinsi Jawa Timur mencapai 614 orang nelayan,” jelasnya.
Ipung menegaskan sebanarnya Bansos berupa BLT dampak inflasi kenaikan harga BBM ini sesuai dengan kebijakan dari pemerintah bahwa masyarakat yang terdampak inflasi ini harus mendapatkan bansos untuk mengurangi beban masyarakat karena dampak kebijakan pemerintah kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Harapannya bagi nelayan yang menerima BLT ini agar menggunakan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hendaknya tidak konsumtif dan menggunakan bansosnya dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.
Sudah Salurkan BLT BBM ke 8.403 Warga di Kab Probolinggo. Bantuan Langsung Tunai (BLT) penanganan dampak inflasi akibat kenaikan BBM selesai dilakukan Pemkab Probolinggo.
BLT penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM ini diberikan kepada warga berbagai pekerjaan. Mulai pelaku usaha transportasi sejumlah 1.000 orang, 3.246 nelayan, 500 pelaku usaha sektor pariwisata, pelaku UMKM sejumlah 450 orang.wap.gat
Penyaluran BLT dampak inflasi kenaikan harga BBM ini di awali dengan launching oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono di Pendopo Kecamatan Dringu pada tanggal 28 Nopember 2022.
Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono mengatakan, bantuan ini ini merupakan amanat pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah wajib berkontribusi memberikan dukungan berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 2 persen dari dana transfer umum (DTU) diluar Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya,” katanya.
Soeparwiyono mengatakan, bantuan ini ini merupakan amanat pemerintah pusat. Kemudian dia sempat duduk sebentar, lalu tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri sekitar pukul 09.000. “Pemerintah daerah wajib berkontribusi memberikan dukungan berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 2 persen dari dana transfer umum (DTU) diluar Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya,” katanya.
Sekda berharap pada para penerima manfaat agar dapat menjadikan bantuan untuk menunjang perekonomian keluarga. Selain itu, penyaluran bantuan ini merupakan salah satu upaya dan bukti Pemerintah Kabupaten Probolinggo hadir bagi masyarakat yang mengalami kesulitan secara ekonomi,” ujarnya.
BLT penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM ini diberikan kepada pelaku usaha transportasi sejumlah 1.000 orang @ Rp 450.000, nelayan bantuan sejumlah 3.246 orang @ Rp 450.000, pelaku usaha sektor pariwisata sejumlah 500 orang @ Rp 450.000, pelaku UMKM sejumlah 450 orang @ Rp 450.000, perlindungan sosial lainnya sejumlah 3.100 orang dengan total bantuan Rp 450.000 per orang dan pemberian subsidi bagi petani pemilik alsintan/sumur bor sejumlah 107 orang @ Rp 1.690.500.
Sekda Soeparwiyono mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini merupakan salah satu amanat pemerintah pusat dalam upaya pengendalian inflasi di daerah. Penyaluran BLT ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
“Pemerintah Daerah wajib berkontribusi memberikan dukungan berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) diluar Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya,” katanya.
Menurut Sekda Soeparwiyono, adapun realisasi belanja wajib tersebut sangat penting dan ditunggu oleh kelompok masyarakat yang terdampak inflasi diantaranya pelaku usaha sektor transportasi seperti pengendara ojek online maupun pangkalan, pelaku UMKM, nelayan dan pelaku usaha sektor lainnya serta alokasi belanja wajib ini dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan kerja. “Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah, saya sampaikan terima kasih kepada PT Bank Jatim Cabang Kraksaan sebagai mitra dalam penyaluran BLT ini,” terangnya.
Sekda Soeparwiyono berharap pada para penerima manfaat agar dapat menjadikan Bantuan Langsung Tunai dampak inflasi kenaikan BBM untuk menunjang perekonomian keluarga dan mengurangi dampak inflasi serta kenaikan BBM, tambahnya.(Wap.gat)
