Pakde Karwo menambahkan, program Pemprov Jatim ke depan adalah relokasi daerah rawan. Nantinya, tanahnya bakal disediakan Bupati Ponorogo. Dari 28 kepala keluarga itu tanahnya milik sendiri dan tanah saudara. Hanya saja yang sulit adalah tanah kas desa (TKD).
“Penghentian pencarian akan dibicarakan dengan keluarga. Kalau memang sudah ikhlas, akhirnya akan dijadikan kuburan massal. Tapi sudah bisa dibicarakan dengan warga,” tandasnya.
Sementara itu, terkait longsor yang terjadi di Dusun Dlopo Desa Kepel Kecamatan Ngetos Nganjuk, ia mengatakan yang terjadi adalah kandungan air di dalam tanah terlalu besar. Sebab, sebenarnya tanaman di atasnya itu jenisnya memiliki akar kuat, di antaranya jati, akasia, maoni, dan sengon.
“Sebetulnya dari segi jenis tanaman tidak seperti Ponorogo. Ini tanahnya subur. Tapi beban air di dalam tidak kuat. Kemudian dia sudah melorot-lorot,” paparnya.
Petakan Relokasi Warga
Sejumlah peristiwa alam yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa daerah memantik perhatian Pemprov Jatim untuk merancang solusi jangka panjang. Salah satunya ialah dengan merelokasi warga sekitar lokasi rawan bencana. Baik di kawasan rawan longsor maupun banjir.
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, mengatakan di Ponorogo itu yang longsor adalah kawasan yang ditanami jahe. Sedangkan hutannya tidak longsor. Oleh sebab itu, pihaknya akan mengundang geolog dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta untuk memetakan semua daerah yang berada di bawah. “Mau kita relokasi. Longsornya sulit ditahan, tapi penduduknya tidak di daerah longsor lagi,” katanya usai mengunjungi SMAN Kompleks, Senin (10/4).
Dia menjelaskan, prinsip relokasi ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan DPRD Jatim. Bisa jadi nantinya tanah disediakan oleh kabupaten, sedangkan rumah disediakan provinsi. “Tapi ini masih pendapat gubernur, nanti kita bicarakan dengan DPRD. Saya yakin menolong orang itu semua pasti setuju,” tegas politisi dari Partai Demokrat ini.
Rencana relokasi tidak hanya di Ponorogo, melainkan juga daerah rawan bencana banjir seperti di Sampang. Menurut Pakde Karwo, sungai di Sampang saat ini telah berada di bawah permukaan laut. Untuk sementara ini, Pemprov Jatim membuat pompa dengan anggaran Rp 50 miliar untuk memompa air ke laut.
