Foto: ilustrasi
Tiga Posisi Staf Ahli Dikosongkan
Pemprov Jatim, Bhirawa
Pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemprov Jatim menarik animo cukup banyak pelamar. Dari 13 jabatan yang dilelang, sedikitnya ada 85 pelamar yang akan bersaing menduduki kursi setara eselon II tersebut.
Ke-13 jabatan yang dilakukan seleksi terbuka itu antara lain, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Biro Administrasi Perekonomian, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Umum, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Wadir Penunjang Pelayanan RSUD Dr. Saiful Anwar, Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr. Saiful Anwar, Wadir Umum dan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar, Wadir Umum dan Keuangan RSUD Dr. Soetomo, dan Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr. Soedono.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurcholis menuturkan, saat ini peserta yang lolos seleksi administrasi mengikuti asesmen di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Mereka terbagi dalam tiga gelombang dan masing-masing gelombang diikuti 24 peserta. “Hari ini sudah memasuki gelombang yang ketiga. Tapi masih ada asesmen lagi untuk tiga jabatan yang sebelumnya dibuka lagi pendaftarannya karena masih kurang peminatnya,” tutur Kholis saat dikonfirmasi kemarin, Rabu (15/1).
Ia mengakui, hasil seleksi administrasi yang pertama telah meloloskan 77 pelamar. Namun, ada tiga jabatan kosong yang peminatnya kurang sehingga harus dibuka kembali pendaftarannya. Ketiganya ialah Kepala Biro Hukum, Wadir Pelayanan Medik RSUD Dr Soedono dan Wadir Pelayanan Medik RSUD Dr Syaiful Anwar. Setelah diperpanjang hingga Selasa, 14 Januari malam, jumlah peserta yang lolos administrasi bertambah delapan pelamar khusus untuk tiga jabatan yang minim peminat. “Jadi ketika pendaftarnya kurang dari empat, maka harus diperpanjang satu minggu sampai Selasa malam (kemaring,” tambah Kholis.
Dari 13 jabatan yang dilakukan seleksi terbuka, Kholis mengakui posisi yang paling banyak diperebutkan adalah Biro organisasi. Peminatnya 34 pelamar dan yang lolos administrasi sebanyak 27 pendaftar. “Yang usianya relatif muda melamar di Biro Organisasi. Kurang tahu persis alasannya apa. Kalau paling kecil peminatnya biro hukum,” tutur pria yang juga mantan Kepala Biro Organisasi tersebut.
Padahal, lanjut dia, posisi biro hukum dibuka juga untuk PNS dari perguruan tinggi negeri. Selain itu, PNS dari pemerintah kabupaten kota juga berkesempatan mendaftar.
Kholis mengatakan, dari 85 pelamar yang masuk di antaranya juga ada yang berasal dari pejabat setingkat eselon 2 B dari kabupaten/kota. “Ada kepala dinas kabupaten yang ikut melamar. Tapi itu kabupaten. Kalau dari instansi vertikal tidak boleh. Kalau dari perguruan tinggi minimal jabatannya lektor kepala selama dua tahun,” tutur Kholis.
Sementara kualifikasi selon tiga yang mengikuti lelang jabatan minimal telah menjabat dua tahun. Dengan catatan, golongan 4A hanya bisa mendaftar sampai eselon II B atau setara kepala biro. Sementara golongan 4 B, sudah bisa mendaftar pada eselon II A atau setara kepala dinas teknis dan kepala badan. “Kalau dari fungsional minimal golongan 4C minimal sudah dua tahun,” tambah dia.
Disinggung terkait posisi staf ahli yang juga kosong. Kholis menjelaskan hingga saat ini belum ada petunjuk untuk melakukan pengisian jabatan. Menurutnya, staf ahli dinilai tidak produktif sehingga dengan berbagai pertimbangan sementara tidak diisi.
Apalagi sekarang sudah ada jabatan analis utama kebijakan publik yang kinerjanya hampir sama dengan staf ahli tetapi statusnya fungsional. “Tidak tahu kedepannya seperti apa, sampai kapan dikosongi. Karena tidak dipakai juga boleh. Tapi tetap jabatan itu masih ada,” ungkap dia. [tam]
Seleksi Terbuka 13 Jabatan
1. Kepala Biro Hukum
2. Kepala Biro Humas dan Protokol
3. Kepala Biro Administrasi Perekonomian
4. Kepala Biro Organisasi
5. Kepala Biro Umum
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
7. Kepala Dinas Perhubungan
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
9. Wadir Penunjang Pelayanan RSUD Dr. Saiful Anwar
10. Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr. Saiful Anwar
11. Wadir Umum dan Keuangan RSUD Dr. Saiful Anwar
12. Wadir Umum dan Keuangan RSUD Dr. Soetomo
13. Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr. Soedono.
