Suasana rapat kordinasi penerapan inovasi pelayanan publik SuKMa-e Jatim di Rupatama Balai Kota Batu, Rabu (15/2).
Pemerintah Kota Batu memiliki potensi sangat luar biasa terutama terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, tetap dibutuhkan langkah tepat untuk meramu dan mengkolaborasikannya agar bisa melakukan reformasi birokrasi sesuai yang diharapkan. Untuk itu pemkot mengadopsi penerapan inovasi pelayanan publik Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur (SuKMa-e Jatim).
Penjabat (Pj) Wali Kota Batu, mengatakan bahwa SukMa-e Jatim adalah salah satu inovasi Biro Organisasi Sekda Provinsi Jatim untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal ini untuk mendampingi upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Jawa Timur.
“Dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas 2023 SKPD Kota Batu ini kita membuka lembaran baru untuk melangkah kedepan. Dan Tim Biro Organisasi Setda Jatim akan membantu kita melakukan perubahan tersebut,” ujar Aries, Kamis (16/2).
Ia menegaskan dengan komitmen bersama maka tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan dan diterapkan. Termasuk merubah kekurangan yang ada di Pemkot Batu menjadi sebuah kelebihan.
Perubahan yang dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkwalitas khususnya di Kota Batu. “Survey Kepuasan masyarakat juga dapat diakses secara mudah dan praktis, hanya dengan menggunakan barcode dan hasil yang didapat juga akuntabel dan laporannya bisa real time,” jelas Aries.
Diketahui, beberapa waktu lalu telah dilaksanakan penandatanganan yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemprov Jatim. Giat ini dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas 2023 SKPD Kota Batu.
Dalam kesempatan ini, Kepala Biro Organisasi Setda Jatim, Ramliyanto menyampaikan paparan tentang Pengembangan Ekosistem Inovasi, Reformasi, dan Core Values Berakhlak di Kota Batu.
Ia mengatakan bahwa reformasi birokrasi butuh proses dan tidak bisa langsung ‘kun fayakun’ atau langsung jadi. “Untuk mewujudkannya harus dimulai dari sesuatu yang kecil, kemudian identifikasi kebutuhan masyarakat, serta mencari solusi yang konkret,” ujar Ramliyanto.[nas.ca]
