Upaya transisi energi demi menjaga keseimbangan lingkungan hingga kini terus menarik perhatian publik, bahkan pemerintah. Bahkan, transisi energi ini menjadi salah satu topik utama yang diangkat dalam presidensi G20 Indonesia. Hal tersebut, tentu kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukan kepada dunia atas dukungan terhadap transisi energi agar dapat dilihat lewat prototipe dan dukungan finansialnya, sehingga dapat direplikasikan dalam sejumlah program sejenis lainnya.
Untuk itu, pemerintahpun perlu berupaya mendorong proses transisi energi melalui Energi Baru Terbarukan serta efisiensi energi. Terlebih, Indonesia memiliki target Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada bauran energi nasional pada tahun 2025. Kebijakan tersebut, perlu dipadukan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi hingga 29% pada tahun 2030, sebagai upaya menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penurunan emisi karbon dan gas rumah kaca (GRK) dari implementasi bahan bakar nabati (BBN) biodiesel B30 pada 2021 mencapai 24,6 juta ton melalui distribusi total 9,3 juta kilo liter (KL). Pada tahun itu, pemerintah berhasil mengurangi GRK hingga 9,96 juta ton lewat penyaluran 3,75 juta KL. Produksi B20 tahun selanjutnya ditingkatkan menjadi 6,39 juta KL dan berhasil memotong emisi GRK hingga 16,98 juta ton. Dilanjutkan produksi emisi gas rumah kaca dari sektor energi pada tahun 2030 diproyeksikan menyentuh 1.668 juta ton CO2 mengacu pada kebiasaan normal atau Business as Usual (BaU), (Republika, 14/11/2022)
Melalui data tersebut, ada baiknya pemerintah bisa mengimplementasi biodiesel sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil. Selanjutnya, pengembangan EBT secara bertahap perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan kesiapan sistem ketenagalistrikan setempat, utamanya terkait Variable Renewable Energy (VRE) yang memiliki karakteristik intermittent, untuk mencapai target bauran energi EBT sebesar 23% di tahun 2025. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder terkait sangat diperlukan untuk keberhasilan transformasi sektor kelistrikan, terutama dalam menghadapi era transisi energi menuju net zero emission pada tahun 2060.
Masyhud
Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang.
