Bersama Bupati Tuban dan Forkopimka, perwakilan KPM BLT-DD saat foto usai menerima bantuan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah mencoret atau melakukan pembaharuan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebanyak 40 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) karena tidak sesuai ketentuan.
Ketentuan yang dipersyaratan tersebut diantaranya ada 6 (enam), hal ini yang meyebabkan ke 40 ribu KPM harus menerima dengan ikhlas, diantaranya masyarakat miskin ekstrem, kehilangan mata pencaharian, bantuan sosialnya terhenti, masyarakat rentan sakit dan kelompok masyarakat miskin lainnya.
Begitu juga dengan proses penentuan penerima bantuan, yakni dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa. Pemkab memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi sebelum data tersebut diserahkan kepada Bupati Tuban. Selanjutnya, data yang telah terverifikasi diunggah ke situs resmi.
“Setiap KPM menerima sebesar 300 ribu per bulan selama 12 bulan. Harapannya, dapat meringankan beban masyarakat,” kata Kepala Dinsos P3A dan Pemdes, Eko Julianto (9/3) singkat.
Sebelumnya, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., meninjau proses penyaluran BLT-DD Selasa (8/3), di 4 kecamatan, diantaranya di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak, Desa Jarorejo dan Sumberarum Kecamatan Kerek, Desa Karangasem kecamatan Jenu, dan Desa Merkawang kecamatan Tambakboyo.
Selain penyerahan bantuan, juga dilakukan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang dipusatkan di Balai Desa setempat.
Bupati Tuban, mengungkapkan proses penyaluran BLT-DD kepada KPM telah sesuai prosedur dan tepat sasaran. Penyaluran BLT-DD akan dilakukan juga 294 desa di kabupaten Tuban dengan total anggaran mencapai 26,8 milyar.
Bupati menyatakan proses penetapan KPM menggunakan data terbaru. Alhasil, warga yang tidak memenuhi persyaratan langsung dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Proses pembaharuan data juga terus dilakukan berseiring dengan proses penyaluran bantuan.
Lebih lanjut, hal tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah mengawal proses pembaharuan data mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat.
“Kami berikhtiar terus melakukan update data sehingga penerima bantuan adalah mereka yang benar-benar layak dan membutuhkan,” katanya Bupati .
Sementar a itu, salah satu penerima BLT-DD di desa Karangasem, Ali Nasikin mengatakan bantuan yang diterima sangat bermanfaat mengingat dirinya saat ini belum mendapat pekerjaan dan tidak pernah menerima bantuan sosial lainnya. Bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah.
“Kami sampaikan terima kasih bantuan yang diserahkan,” kata Ali Nasikin. (Hud.gat)
