Foto: ilustrasi
Surabaya, Bhirawa
Biaya Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP) yang ditunggu SMA/SMK swasta se Jatim belum juga cair. Padahal tahun ajaran baru akan berjalan Juli mendatang. Sebagai catatan BPOPP SMA/SMK swasta seharusnya diterima setiap tri wulan yangberarti sudah dua tri wulan belum ada kejelasan pencairan dana dari Pemerintah provinsi tersebut.
Dikatakan Ketua MKKS SMA Swasta Jatim, Hadi Suliyanto pihaknya dan seluruh SMA swasta se Jatim saat ini masih menunggu proses pencairan BPOPP.
“Iya memang belum cair. Dari bulan Januari-Juni. Saya sudah koordinasi dengan sungram (penyusun program Dindik Jatim) katanya masih proses,” papar dia.
Karena itu sembari menunggu proses pencairan, Hadi mengatakan jika pihaknya harus memutar otak untuk menutupi biaya operasional yang di biayai oleh BPOPP dengan meminjam dari koperasi sekolah atau pihak-pihak lain.
“Jadi kita memang harus cari dana talangan untuk pos yang belum mendapat anggaran,” papar dia.
Hadi menyatakan sekolah juga tidak berani menggunakan dana BOS (bantuan operasional sekolah) selama pandemi. Meskipun sebenarnya juga bisa.
“Tapi dana BOS juga belum keluar semua. Gelombang 1 dan 2 juga belum. Kemarin katanya sudah ada empat kabupaten/kota yang sudah scan berkas. Hari ini ada enam lagi. Jadi prosesnya ya gitu,” tambah dia.
Lebih lanjut, setelah proses penscanan baru diserahkan ke BPKAD. Dan saat ini Surabaya juga termasuk yang belum mendapat pencairan BOS. “Teman-teman juga nunggu (pencairan) semua se Jatim. Belum karena belum ada yang cair,” pungkas Kepala SMA Hang Tuah 1 Surabaya ini.
Hal yang sama juga dialami SMK Wijaya Kusuma Surabaya. Bahkan sekolah akhirnya mengembalikan biaya SPP pada orang tua sebelum mendapat BPOPP.
Ketua MKKS SMK swasta Surabaya, Sugeng mengatakan anggaran BPOPP sejak Januari belum diterima sekolah hingga saat ini. Sehingga sekolah harus memanajemen pembiayaan agar bisa menutupi operasional yang awalnya dianggarkan melalui BPOPP.
“Pencairan BPOPP untuk sekolah swasta belum cair semua. Kami nggak tahu masalahnya apa, tapi katanya soal nunggu nomor nota kesepakatan. Tapi nomor sudah keluar anggaran juga belum cair,”ujar pria yang juga kepala SMK Wijaya Kusuma ini.
BPOPP, kata dia, biasanya digunakan untuk operasional sekolah sehingga beban operasional termasuk gaji guru tidak dibebankan pada SPP.
“Jadi saat ini banyak sekolah kesulitan membayar operasional. Kalau di sekolah saya realnya saat sudah cair saya gunakan untuk mensubsidi SPP siswa bulan selanjutnya,” urainya.
Dengan SPP perbulannya Rp 450.000, jika BPOPP cair untuk satu siswa bisa mensubsidi tiga bulan SPP siswa. Namun, karena sejak Januari belum ada pencairan maka beban SPP sepenuhnya ditanggung orang tua.
“Kalau mayoritas sekolah untuk operasional tidak ada. Karena mengharap ke BPOPP. Bahkan ada beberapa guru yang tidak menerima gaji maupun insentif lebaran,” kata dia. [ina]
