BPBD Jatim bersama IKA Unair menanam bibiy pohon di daerah eks longsor Nganjuk.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim bersama Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unair melakukan mitigasi bencana tanah longsor. Mitigasi ini dilakukan dengan penanaman pohon di daerah eks tanah longsor, tepatnya di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.
BPBD Jatim dan IKA Unair menamam 800 bibit pohon pada Sabtu (5/3). Jenis bibit pohon yang ditanam adalah pohon sukun dan alpukat. Penanaman di area kejadian longsor ini dilakukan secara pentahelix. Yaitu dengan melibatkan masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Peduli Bencana Longsor Ngetos, Nganjuk.
Hadir dalam kegiatan ini, Kalaksa BPBD Jatim, Budi Santosa; Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Abdul Wahid; Perwakilan IKA Unair, Forkopimcam Ngetos dan Kades Ngetos, Warno. Turut mendampingi, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Andhika N Sudigda: Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Sriyono beserta Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Jatim, Satriyo Nurseno.
“Upaya mitigasi bencana berbasis vegetasi ini, sesungguhnya merupakan salah satu poin yang ditekankan Presiden Jokowi saat Rakornas Penanggulangan Bencana, akhir Februari lalu,” kata Kalaksa BPBD Jatim, Budi Santosa.
Pihaknya pun berterimakasih atas inisiasi dan partisipasi segenap masyarakat. Serta semua unsur pentahelix dalam melakukan mitigasi bencana tanah longsor ini. Menurutnya vegetasi ini sangat tepat dilakukan di area pasca longsor. Tujuan penanaman pohon ini guna mencegah terjadinya kembali bencana tanah longsor.
“Yang seperti ini (vegetasi, res) harus kita kembangkan di daerah-daerah lain yang rawan bencana longsor dan banjir,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, sebanyak 19 orang meninggal dunia dalam bencana tanah longsor di Dusun Selopuro Desa Ngetos Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Bagi korban tanah longsor tahun lalu yang kehilangan tempat tinggal, saat ini Pemkab Nganjuk telah menyiapkan lahan relokasi seluas 4,6 hektar untuk 48 rumah dengan 54 KK.
Hanya saja, proses pembangunannya masih dikoordinasikan dengan BNPB. Selama proses penantian, Pemkab Nganjuk telah memberikan biaya sewa rumah dan uang Jadup sebesar Rp 300 ribu per KK. [bed,ris.bb]
