Penguatan keamanan siber menjadi hal wajib di tengah masifnya ancaman kejahatan siber. Itu artinya, tantangan terkait risiko siber terus meningkat, baik dari sisi frekuensi, tingkat kejadian, hingga dari sisi kecanggihan serangan siber. Bahkan aktivitas serangan siber yang meningkat tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di tingkat kawasan. Dan, tren peningkatan serangan siber dirasakan di Indonesia semakin meningkat di berbagai sektor seiring dengan pemerintahan dan swasta yang sedang giat-giatnya melakukan berbagai proses digitalisasi (tranformasi digital).
Serangan siber tersebut, salah satunya ditujukan untuk mengeruk keuntungan, terutama dengan zaman digital yang semakin berkembang. Dan, bentuk serangan siber itupun cukup bervarian mulai dari phising, hacking, dan crypto malware. Dalam catatan Kaspersky, terdapat 51.261.542 ancaman lokal yang terdeteksi sepanjang 2023. Secara umum, 41,1% pengguna diserang oleh ancaman lokal sepanjang tahun lalu. Namun begitu, angka tersebut turun 9,21% dibanding periode yang sama tahun 2022 sebanyak 56.463.262 deteksi. Data tersebut juga menempatkan Indonesia pada posisi ke-66 secara global. Dilanjut, berdasarkan catatan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), setidaknya ada 1,3 miliar serangan siber terjadi di Indonesia hampir sepanjang tahun 2023.
Fakta yang cukup mengkhawatirkan, ada 83% perusahaan di Tanah Air yang rentan terhadap aktivitas peretasan. Pasalnya, dalam kurun waktu enam bulan terakhir, terdapat serangan siber sejumlah 385.980 atau rata-rata per hari 2.150 serangan. Kemudian, data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkumham mencatat bahwa serangan siber paling banyak menyasar website kemenkumham, aplikasi persuratan internal dan kepegawaian. Khusus terhadap web kemenkumham sendiri, serangan diantaranya berupa Malicious Session sebanyak 71%, Server Side Code Injection 21% dan Malicious Scan 6%.
Melalui data tersebut, menjadi peringatan bahwa masifnya serangan siber dapat berdampak serius. Pasalnya, pemanfaatan teknologi yang merusak peradaban bangsa, sangat membahayakan persatuan, dan kesatuan.Oleh sebab itu, keamanan siber perlu menjadi fokus perhatian. Sehingga, upaya konkret meski dilakukan oleh semua jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah guna melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara.
Masyhud
Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang.
