Pemprov Jatim, Bhirawa.
Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim menggelar rapat koordinasi teknis (rakortek) program kesejahteraan sosial Provinsi Jatim tahun 2024, Senin (6/5). Dalam rakortek yang diikuti para stakeholder dari pemerintahan kabupaten/kota ini, Dinsos Jatim juga meresmikan e-Jatim Social Care (JSC).
Rapat yang bakal digelar selama tiga hari tersebut diadakan di Hotel Orchids Garden dengan tema “Penguatan Sumber Daya Kessos dalam Mewujudkan Pelayanan Sosial Berbasis Pemberdayaan Sosial”.
Pembukaan rakortek dihadiri oleh Gubernur Jatim periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa, Pj Gubernur Jatim yang diwakili Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jatim Benny Sampirwanto, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Jatim Imam Hidayat, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Hadi Purnomo, Kalaksa BPBD Jatim yang diwakili Sekretaris Andhika Nurrahmad Sudigda, dan Kepala Dinas Kesehatan Jatim Erwin Astha Triyono.
Sedangkan, para peserta yang menjadi stakeholder adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota, Kepala Dinsos kabupaten/kota, dan pilar sosial se-Jatim. Setidaknya, terdapat 200 peserta yang hadir dalam rapat ini.
Para pimpinan yang hadir bersama-sama meresmikan website e-JSC. Website ini merupakan wadah untuk hasil penjangkauan kasus di lapangan. Selain mengintegrasikan data, e-JSC diharapkan bakal memudahkan tindak lanjut dari kasus yang sudah dilaporkan.
Dalam menyampaikan laporan kegiatan, Kepala Dinsos Jatim Dra Restu Novi Widiani MM mengatakan, rakortek program kesejahteraan sosial diadakan untuk mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi program kesejahteraan sosial. “Tujuannya untuk mempertajam arah kebijakan Pemprov Jatim dalam mencapai target rencana strategis 2025 dalam mewujudkan kesejahteraan sosial,” lanjutnya.
Novi menjelaskan, rakortek yang diadakan hingga Rabu (8/5/2024) itu akan membahas materi yang berbeda-beda tiap harinya. Di hari pertama, pembahasan berfokus pada pengayaan materi tentang penyusunan program berbasis kebutuhan daerah melalui skala prioritas. Serta materi membingkai penanganan masalah sosial melalui media sosial.
“Di hari kedua adalah pertukaran informasi atau program dari Dinsos Jatim dengan Dinsos kabupaten/kota dan juga penekanan program prioritas. Lalu hari ketiga kita akan adakan pembulatan dan rekomendasi,” papar Kepala Dinsos Jatim.
Pj Gubernur Jatim melalui Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jatim Benny Sampirwanto menegaskan, prioritas pembangunan kesejahteraan sosial di Jatim mempunyai tujuan pasti, yakni mengurangi jumlah masyarakat yang tergolong sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan meningkatkan penanganan kemiskinan secara inklusi.
“Pemprov Jatim berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS lewat PKH Plus yang hanya ada di Jatim, ASPD, penanganan kemiskinan ekstrem, serta pemberdayaan sosial melalui program KIP. Hal ini akan terus dilakukan Pemprov Jatim melalui Dinsos,” ungkapnya.
Benny juga memaparkan, permasalahan sosial saat ini semakin kompleks dan bervariasi. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan langkah nyata, kebijakan yang konkret, dan tindakan yang jelas. Serta pemerintah kabupaten/kota ikut pula menangani, meminimalkan, dan menghilangkan berbagai bentuk permasalahan sosial di Jatim.
“Penanganan PPKS di Jatim tak bisa hanya ditangani Dinsos semata, akan tetapi membutuhkan peran stakeholder lain. Sehingga kesamaan persepsi dalam menyikapi permasalahan sosial sangat diperlukan,” kata Benny.
Gubernur Jatim periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa sengaja diundang sebagai ‘keynote speaker’ dalam rapat ini karena pengalamannya memimpin Jatim serta Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ia membeberkan data mengenai masalah kemiskinan di Jatim. Di mana hal ini berkaitan erat dengan tugas penanganan permasalahan sosial.
“Jatim adalah provinsi dengan penurunan kemiskinan paling signifikan di Indonesia. Tetapi, kita punya angka kemiskinan paling tinggi, terutama kemiskinan pedesaan,” pungkasnya.
Khofifah menambahkan, Jatim juga dinyatakan sebagai provinsi yang bisa mendekati angka nol dalam masalah kemiskinan ekstrem (KE). “Ini artinya bahwa kerja panjenengan ini sudah tepat. Para pendamping juga sudah luar biasa. Artinya perencanaan dari Bappeda dan implementasi dari Dinsos sudah sangat pas,” puji Khofifah.
Seperti kegiatan Dinsos Jatim lainnya, di sela-sela pembukaan rakortek, bantuan sosial (bansos) juga dibagikan bagi warga Malang Raya. Bansos yang disalurkan di antaranya Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), bantuan sembako untuk keluarga pra sejahtera, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) plus, dan bantuan kewirausahaan sosial bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) serta kelompok usaha bersama (KUBE).
Ada pula tali asih yang diberikan pada pilar sosial seperti Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan pendamping PKH Plus. Pada kesempatan ini, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan BPJS Ketenagakerjaan pada keluarga Tagana yang meninggal dunia.
Rakortek ini dihiasi pula stan-stan bazar dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinsos Jatim mulai dari kluster disabilitas, lansia, anak, remaja, ketunaan, dan kediklatan. Tak ketinggalan stan dari JSC dan Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT (Gadisku).
Stan-stan ini sengaja digelar untuk memperkenalkan program hingga karya dari para penerima manfaat (PM) Dinsos Jatim pada para stakeholder yang hadir dalam rapat. [rac.bb]
