Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Fatkur Rohman, ST. MT.
Semangat Pemerintah Kota Surabaya dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat diwujudkan dalam banyak program. Mulai program yang bersinergi dengan Instansi lain seperi KEMENAG dan Pengadilan Negeri sampai Program yang mendorong Lurah untuk berkantor di Balai RW setempat secara berkala.
Bahkan pemkot juga berencana menggelontorkan banyak sarana prasarana penunjang kinerja seperti Komputer, printer, meja dan kursi per Kelurahan bahkan juga pengadaaan Terop/tenda, sound system, komputer dan kursi untuk RW-RW se Surabaya.
Namun, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Fatkur Rohman, ST. MT menyoroti perihal bagaimana kondisi Kualitas SDM ASN terutama ditingkat kecamatan dan kelurahan sebagai konsekwensi diturunkannya banyak urusan ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Terkait pelayanan dan ASN yang semakin didekatkan dengan warga, saya apresiasi dan ini harus didukung, namun yang harus juga dicermati serius adalah bagaimana kualitas SDM ASN di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai konsekwensi dari policy (kebijakan) ini?”, papar Fatkur dalam hearing bersama Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya.
Apalagi, tambah Fatkur, Pemerintah Kota mendorong munculnya inovasi pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan sebagai solusi dampak pandemi. Pada saat Musbangkel yang melibatkan RW-RW se-Surabaya, sebenarnya pemerintah kota menekankan perlunya RW-RW untuk menemukan program inovasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi warga. Namun pada faktanya, kita tidak menemukan banyak terobosan program inovasi muncul di Dana Kelurahan.
“Inilah yang menjadi catatan kita bersama. Dibutuhkan Upgrading ASN di tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga ada peningkatan mindset entreprenuership dan manajemen modern sehingga bisa berwujud munculnya ide-ide kreatif dan inovatif. Iini bisa menjadi perhatian BKPSDM Pemkot”, Jelas Fatkur, yang juga merupakan Wakil Ketua Fraksi PKS Kota Surabaya ini.
Fatkur menguatkan pernyataannya dengan mengatakan bahwa mapping (pemetaan) dalam banyak hal di kecamatan dan kelurahan harus dilakukan dan ini kuncinya adalah peningkatan kualitas SDM, ada upgrading khususnya untuk sang leader yaitu bapak/ibu camat dan lurah.
Pemetaan terkait kelebihan dan kelemahan masing-masing wilayah akan memunculkan Policy (kebijakan) yang diambil bisa tepat sasaran dan proporsional.
“Banyak potensi lokal yang brilliant, ini harus ditemukan untuk menjadi inovasi dan berdampak ekonomi. Salah satu kuncinya adalah MAPPING, kemdian disusun roadmap yang pas dan program yang tepat. Dan ini pasti perlu pendampingan, disinilah kenapa upgrading adalah keniscayaan”, Pungkas Fatkur. [gat.dre]
