Imbas Kenaikan BBM, Bupati Maryoto Tak Bisa Prediksi Penambahan Kemiskinan

Bupati Maryoto Birowo (tengah) bersama kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung saat vidcon evaluasi pelaksanaan SAKIP, Selasa (13/9).

Tulungagung, Bhirawa
Bupati Tulunaggung, Maryoto Birowo, tidak bisa memprediksi penambahan tingkat kemiskinan ekstem akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Apalagi kemiskinan ekstrem terjadi juga sebagai imbas dari pandemi Covid-19.

“Penambahan kemiskinan ekstrem di Tulungagung tidak bisa diprediksi. Ini juga karena pandemi Covid-19,” ujar Bupati Maryoto Birowo usai acara vidcon evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (13/9).

Menurut dia, akibat Covid-19 bisa saja warga yang dulu relatif kaya kemudian menjadi miskin. Begitu pun sebaliknya. “Dulu miskin, kemudian bangkit terus menjadi kaya,” terangnya.

Bupati Maryoto Birowo berharap kenaikan harga BBM bersubsidi juga tidak sampai membuat tingkat kemiskinan ekstrem di Tulungagung meningkat. Terlebih kesempatan kerja masih terbuka lebar.

“Persoalannya sekarang kan belum tersedia tenaga kerja yang punya potensi atau keahlian. Sekarang yang dibutuhkan skill (keahlian). Mereka yang punya skill,” paparnya.

Diakui mantan Sekda Tulungagung ini, dalam evaluasi pelaksanaan SAKIP, Dinas Sosial menjadi sorotan. Masalahnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selalu berubah.

Sebelumnya, Bupati Maryoto juga membeberkan jika Pemkab Tulungagung akan mengalokasikan dana bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak kenaikan BBM bersubsidi. Besarannya mencapai Rp5,7 miliar.

Dana BLT tersebut merupakan anggaran 2 persen dana transfer umum dari pemerintah pusat. “Tukang ojek dan nelayan akan dapat BLT ini karena terimbas pengurangan subsidi BBM,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Suyanto, mengungkapkan jumlah warga Tulungagung yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem mencapai 10 ribu orang. “Kalau angkanya secara pasti tidak hafal. Sekitar 10 ribuan sekian,” ujarnya.

Ia menyebut kebanyakan warga yang termasuk kategori kemiskinan ekstrem itu berada di wilayah Kecamatan Sendang dan Kecamatan Kalidawir. Selain juga Kecamatan Pucanglaban. [wed.dre]

Tags: