Foto Ilustrasi
Gresik, Bhirawa
Dewan berharap, alih fungsi lahan tambak menjadi pabrik, gudang, perumahan dan lainnya ada kontrol serius dari Pemkab Gresik, diantaranya terkait izin dan peruntukannya. Sehingga Gresik yang terkenal sebagai penghasil ikan tetap bisa terjaga.
Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib, areal lahan tambak merupakan andalan selain sektor pertanian, untuk itu Pemkab Gresik harus memiliki batasan-batasan. Terkait dengan tumbuhnya peruntukan tambak yang beralih fungsi karena ini tak boleh di pandang remeh.
”Kami berharap potensi hasil ikan, yang menjadi salah satu mata pencairan masyarakat tetap terjaga. Itu merupakan tangung jawab bersama, terutama Pemkab terkait dengan peruntukan izin alih fungsi, harus benar ada evaluasinya dan tak gampang memberikan izin hanya karena untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Upaya untuk mempertahankan kawasan sebagai penghasil ikan sejatinya sudah disiapkan, yaitu melalui konsep kawasan minapolitan. Konsep ini pastinya sudah ditunjang dengan data riil. Terkait dengan kebutuhan ikan di Gresik, bahkan nasional secara umum. Supaya petani tambak tak berbondong-bondong pindah pekerjaan, bahkan menjual lahan tambaknya.
Menyusul adanya kebutuhan itu, maka proses alih fungsi lahan tambak menjadi pabrik atau industri juga memang perlu dikontrol. Artinya, ada beberapa kawasan atau wilayah yang tetap harus dipertahankan. Salah satu caranya adalah melalui Peraturan Daerah (Perda), tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK). Sehingga ada batasan pola pembangunan dan tidak bisa dengan sembarangan merubah alih fungsi lahan kalau tidak sesuai peruntukan.
Ditambahkan Nur Qolib, untuk batasan aturan itu sedang di godok dan di rancangan melalui peraturan daerah. Juga menunggu persetujuan dari Gubernur Jatim terkait pembahasan, sekaligus adanya peta dari Kementerian. Dan data yang diterima, lahan tambak menyusut karena digunakan untuk kepentingan industri. Yang berdampak pada persediaan ikan, juga sangat berpengaruh besar. [kim]
