Pemkab Sidoarjo, Bhirawa
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, Kamis (1/9) siang kemarin, di pensopo Delta Nugraha, melantik 10 Kepala Dinas. 5 diantaranya OPD yang selama ini kosong dan dijabat PLT dan 5 lainnya hanya bersifat pergeseran saja.
5 OPD yang selama ini kosong dan dijabat PLT, kemarin diisi. Diantaranya Misbahul Munir, yang PLT Kadinsos, dilantik sebagai Kadinsos. Kadis PM/PTSP dijabat Rudi Setiawan, mantan Camat Waru. BPKAD dijabat oleh Chunul Inayah, mantan Kabag Perekonomian. Kadis PU BM/SDA dijabat oleh Dwi Eko Saptono, mantan Kabag Pembangunan, dan Setwan DPRD dijabat Hari Sucahyono, mantan Kabag Perundangan Setwan DPRD Sidoarjo.
“Tidak ada penarikan uang dalam pelantikan ini, bisa dicek, kalau ada laporkan,” kata Ahmad Muhdlor Ali, saat sambutan pelantikan.
Namun, masih ada 4 Kepala OPD yang selama ini masih kosong, kemarin, belum juga diisi. Sehingga selama ini masih tetap dijabat oleh PLT. Diantaranya Dinas Perkim Cipta Karya PUPR, Kepala BKD, Kepala Kominfo dan Asisten Perekonomian Pembangunan.
Tetapi dalam pelantikan, kemarin, ada 5 kadis yang digeser, karena mengalami proses mutasi atau pergeseran. Diantaranya Feni Apridawati SKM, Kadisnaker, digeser menjadi Kadinkes. drg Syaf Satriawarman yang Kadinkes digeser sebagai Kadis P3AKB. Ainun Amalia SSos, yang Kadis P3AKB digeser sebagai Kadisnaker.
Masih ada lagi, Kadis Perindag, M.Carda digeser sebagai Kasat PolPP Sidoarjo. Sedangkan Widyantoro Basuki, yang Kasat Pol PP digeser sebagai Kadis Perindag.
“Saya Percaya, anda semua dapat melaksanakan tugas dengan baik,” kata Bupati Ahmad Muhdlor Ali, saat pelantikan. Plt Kepala BKD Sidoarjo, Drs Imam Mukri Affandi MM, mengatakan masih akan ada pelantikan untuk eselon II . Namun dirinya tidak bisa memastikan apa dilakukan pada tahun 2022 ini atau tidak.
“Pelantikan untuk eselon II masih ada. Tetapi kami tidak tahu, tahun ini ada atau tidak,” penjelasan Imam, yang juga Kabag Kerja sama Pemkab Sidoarjo.
Pemkab Sidoarjo sempat diminta oleh Komisi A DPRD Sidoarjo, agar secepat mungkin untuk melakukan pengisian jabatan yang kosong. Tidak hanya setingkat eselon II saja, namun pejabat setingkat eselon III juga banyak yang masih kosong di OPD. Juga pejabat setingkat eselon IV yang ada di kecamatan dan kelurahan. Tujuan pengisian jabatan yang kosong, supaya pelayanan OPD kepada publik, bisa semakin maksimal. [kus.dre]
