Kepala Bappenda Kab Malang Tomie Herawanto. [cahyono/Bhirawa]
Masyarakat di wilayah Malang Selatan, Kabupaten Malang terkait pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen, harapannya sedikit terpupus. Sebab, pembangunan akses Jalan Tol Malang-Kepanjen telah mengalami perubahan pada Trase jalan atau rencana tapak jalur.
Karena diperlukan evaluasi pembebasan lahan, yang mana sebelumnya rencana tapak Tol Malang-Kepanjen tersebut telah diketahui titik koordinatnya. Sehingga pembangunan tol itu diperkirakan mundur, yang artinya pembangunan jalan tol itu masih belum jelas.
Hal ini yang disampaikan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto, Selasa (22/5), kepada Bhirawa. Karena, kata dia, untuk Trase tersebut masih ada pembicaraan lagi.
Sehingga masih dimungkinkan untuk penyesuaian Trase kembali, sebab rencana perubahan trase itu, berdampak dengan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan panjang Jalan Tol Malang-Kepanjen.
“Intinya, hingga kini Trase jalan tol ini belum final. Karena ada pengaruh dengan lokasi yang menjadikan rencana kita sebelumnya, diantaranya Kampus Universitas Brawijaya (UB) Malang yang berada di tengah titik pembangunan jalan tol tersebut,” jelasnya.
Dijelaskan, Trase yang ada akan melewati Kampus UB di wilayah Kepanjen, sehingga hal itu akan menjadi bahasan. Selain itu, PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pelayanan jasa dan investasi, kini tengah melakukan evaluasi Trase.
Hal ini juga termasuk posisi pembebasan lahan sebagai satu kesatuan, yang saat ini sedang dievaluasi. Sehingga dimungkinkan tol akan bergeser dalam waktu penyelesaiannya, menyebabkan penuntasan pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen mundur dari target penyelesaiannya.
“Sebenarnya, target pembangunan Jalam Tol Malang-Kepanjen harus tuntas pada tahun 2024 mendatang. Namun, harus mundur dan belum diketahui kapan pembangunan jalan tol itu akan selesai atau belum jelas, karena untuk Trase masih dievaluasi,”ujar Tomie.
Menurutnya, dengan perubahan trase, maka juga akan mempengaruhi besaran investasi. Dimana perubahan trase berkaitan dengan pola pembebasan lahan. Contohnya, tanah pribadi, tanah kas desa atau tanah aset pemerintah, yang mana akan berbeda dalam pola penyelesaiannya.
Oleh karena itu, pada saat ini ada pembahasan teknis dalam pembangunan jalan tol tersebut, dengan pertimbangan mana yang lebih cepat dari sisi waktu maupun investasi. Dan jika dalam pembehasanan ditemukan kesepakatan dalam Trase itu, maka Jalan Tol Malang-Kepanjen akan memberikan manfaat pada masyarakat di wilayah Malang Selatan, tapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa di sekitar wilayah setempat.
“Target penyelesaian pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen, yang jelas mundur penyelesaiannya, Meski pembangunanya mundur, tapi Pemerintah Pusat tetap akan menyelesaikan pembangunan jalan tol tersebut,” pungkas Tomie. [cyn.gat]
