Rektor IKIP Budi Utomo Malang, Prof Dr Nurcholis Sunuyeko (cahyono/Bhirawa).
Rektor Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Budi Utomo Malang DR H Nurcholis Sunuyeko MSi, telah memberikan perhatian khusus kepada Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Adepsi) Kabupaten Malang, yakni memberikan kemudahan atau memfasilitasi pada para Kepala Desa (Kades) yang akan melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1). Karena Adepsi kabupaten setempat sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan IKIP Budi Utomo.
Selain itu, kata Nurcholis, Minggu (7/8), kepada Bhirawa, jika dirinya juga memberikan ruang kuliah khusus kepada para guru serta pegawai yang akan melanjutkan S1 maupun S2, yang nantinya untuk biaya bisa diatur sesuai dengan kemampuan mereka. Dan jika para Kades memiliki pendidikan tinggi, maka hal ini bisa memberikan motivasi pada warganya terkait pentingnya pendidikan tinggi.
“Untuk angka partisipasi pendidikan di desa masih kurang. Sehingga dirinya memberikan kemudahan kepada siapa saja termasuk para kades untuk berkuliah di IKIP Budi Utomo dengan ruang khusus,” jelasnya.
Dan untuk saat ini, lanjut Nurcholis, dalam perkuliahan bisa bermacam-macam, baik itu menggunakan tatap muka langsung maupun menggunakan media atau menggunakan motodologi serta strategi pembelajaran yang lainnya. Sehingga hal itu memberikan kemudahan pagi perangkat desa, yang mana dalam perkuliahan nanti tidak meninggalkan pekerjaannya. Tapi tetap memperoleh pendidikan di perguruan tinggi. Dan syukur-syukur kades bisa memberikan perhatian atau motivasi kepada warganya terkait dengan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Dengan begitu, tegas dia, akan menambah partisipasi pendidikan tinggi di Jawa Timur (Jatim). Karena pendidikan itu sangat penting, sehingga kades bisa memberikan motivasi agar warganya bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Untuk itu, IKIP Budi Utomo membuka peluang dan kemudahan kepada para Kades dan perangkat desa untuk mengenyam pendidikan tinggi.
“Dan untuk berkuliah di IKIP Budi Utomo jangan memikirkan biaya, masuk dulu sebagai mahasiswa, dan uang perkuliahan bisa diatur sesuai dengan kemampuannya,” paparnya.
Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Adepsi Kabupaten Malang Helmiawan Khodidi membenarkan, jika pihaknya sudah melakukan MoU dengan IKIP Budi Utomo Malang. Dan kerjasama yang kita lakukan itu, memberikan peluang bagi Kades dan perangkat desa se-Kabupaten Malang untuk meningkatkan inteletualnya dengan berkuliah di IKIP Budi Utomo.
Selain itu, kebijakan pemerintah juga akan memberikan afirmasi pendidikan tinggi kepada Kades hingga pendamping desa dinilai menjadi informasi penting bagi desa untuk menangkap peluang meningkatkan kualitas perangkat desa.
Menurutnya, pendidikan tinggi bagi Kades merupakan langkah konkrit untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) desa yang dilakukan perguruan tinggi dengan mengafirmasi para penggiat desa. Sehingga peluang positif itu harus dimanfaatkan, dan Kepala Desa serta perangkat desa berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di IKIP Budi Utomo.
“Afirmasi pendidikan tinggi bagi Kepala Desa, perangkat desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pendamping desa memiliki beberapa manfaat yang salah satunya para tokoh desa memahami dasar akademis dari kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, implementasi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis BUMDes yang selama ini mereka kerjakan.” tutur dia, yang kini juga menjabat sebagai Kepala Desa Tumpukrenteng, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. (cyn.hel).
