Trenggalek, Bhirawa
komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2020 bersama mitra kerja komisi bertempat di Graha Paripurna Gedung DPRD Kabupaten setempat. Senin (21/6).
Dalam kesempatan tersebut Komisi I meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih cermat dalam penggunaan anggaran agar tidak ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang besar di akhir tahun.
“Kita menyimpulkan bahwa kita ingin mendorong agar efisiensi penggunaan anggaran,” ungkap Muh Husni Tahir Hamid Usai Rapat Kerja bersama OPD mitra kerjanya membahas LKPJ Bupati Tahun 2020.
Menurutnya kalau dalam perencanaanya lebih dicermati, kemungkinan terdapat silpa yang besar tidak akan terjadi.
” Itu hanya kurang Kecermatan saja, kalau itu lebih cermat lagi tidak ada silpa yang begitu besar disetiap akhir tahun,” ujarnya.
Dalam rapat pembahsan LKPJ Bupati Tahun 2020 adalah target realisasi yang dicapai per-kegiatan setiap OPD. Selanjutnya akan menjadi perbaikan atau evaluasi, untuk menjadi rekomendasi serta saran di tahun selanjutnya.
“Biasanya untuk memudahkann menghitung itu dihitung lagi. Tadi sudah ada yang berkomitmen bahwa nanti akan ada suatu pengarahan kepada OPD walaupun bukan mitra komisi satu tapi komisi lainnya agar penganggaran nanti lebih banyak dicermati lagi,” kata Husni
Lanjut Politisi Partai Hanura tersebut memberi contoh jika dalam satu tahun berapa hari bekerja, libur berapa hari dan rapat berapa hari. Jadi yang dihitung libur berapa hari dan rapat berapa hari
“Itu yang nanti akan dihitung,” ulasnya.
Sementara itu jika adanya pelangaran atau dobel anggaran dalam perencanaan Husni menyebutkan hal tersebut itu tergantung dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), bagaimana tindaklanjut APIP menemukannya apakah perlu ditingkatkan ke Aparat penegak hukum (APH ) cukup diselesaikan APIP.(wek).
