Komisi II DPRD Gresik Hearing OPD
Hearing komisi bersama organiasi perangkat daerah (OPD), terkait kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2024. Adanya defisit sekitar 800 juta lebih terjadi saat ini, sehingga di efisienkan seluruhnya bahkan harus di pangkas karena angaran tidak urgent.
Sekretaris Komisi II DPRD Gresik Suberi mengatakan, bahwa pembahasan sekarang lebih detail dan teliti pada seluruh perencanaan kegiatan dan program. Sehingga defisit yang terjadi saat ini tidak terulang, sebab dampaknya sangat besar. Kegiatan harus menunggu tidak bisa lancar, karena melihat jumlah uang ada apa tudak.
“Target pendapatan harus di genjot, kinerja OPD penghasil harus maksimal tidak hanya duduk di atas meja menunggu. Juga target pendapatan yang menjadi target kesepakatan, mampu apa tidak memenuhinya menjadi tolak ukur kita,” ujarnya.
Rapat komisi dengan OPD, juga melakukan pengeprasan kegiatan yang dinilai tidak urgent. Karena dampak dari defisit, sehingga minim kegiatan nantinya.
Sementara Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan, bahwa jeblok APBD 2023 berpengaruh serius pada APBD 2024. Setia usulan program pembangunan dari OPD, oleh dewan di teliti dan dipertanyakan dampak peruntukanya.
“Sekarang jangan punya anggan-anggan yang besar, pada kegiatan dan perencanaa. Jika kinerja tetap seperti ini, dampaknya tidak bisa dilaksanakan,” ungkapnya. [kim.dre]
