Oleh:
Zainal Muttaqin
Kabag Materi dan Komunikasi Pimpinan Setda Prov Jatim / Doktor Ilmu Manajemen Strategi
Ada hal menarik dari acara Government Public Relations (GPR) Conference yang diselenggarakan Humas Indonesia di Jakarta kamis (22/2) lalu. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nezar Patria saat menyampaikan pidato kuncinya menjawab pertanyaan yang menjadi tema besar acara tersebut: “Layakkah Humas Berada di Eselon 1?”, Nezar menjawab “Jangankan menjadi eselon 1, menjadi menteri pun humas layak.” tegasnya.
Pernyataan Wamenkominfo tersebut tentu bukan tanpa syarat, sebab untuk bisa berada pada level strategis humas pemerintah harus kembali berjalan pada peran strategisnya sebagai ujung tombak manajemen organisasi pemerintah. Dalam landskap global yang terus berubah, khususnya di era revolusi industri 5.0, peran humas pemerintah telah mengalami evolusi yang signifikan. Tidak lagi sekadar penjaga reputasi, humas kini merupakan komponen krusial dalam manajemen strategis organisasi pemerintah. Melalui pendekatan komunikasi yang inovatif dan proaktif, humas berperan sebagai sumber referensi, pembangun hubungan masyarakat, dan navigator perubahan.
Pusat Referensi dan Replikasi Kebaikan
Humas pemerintah berperan vital dalam menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Pandangan tradisional yang menganggap humas hanya sebagai pelindung citra telah usang. Dalam konteks pemerintahan, humas berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan, memfasilitasi diseminasi praktik baik yang dapat direplikasi oleh entitas lain.
Humas pemerintah, dalam beberapa tahun terakhir, telah membuktikan diri sebagai lebih dari sekadar alat komunikasi. Mereka bertransformasi menjadi pemain kunci dalam manajemen strategis, membantu memformulasikan dan menyampaikan pesan pemerintah dengan cara yang tidak hanya informatif tetapi juga inspiratif.
Kenyataan itu juga disampaikan oleh Kepala BPSDM Provinsi Jatim Dr Ramliyanto SP MP yang bertindak sebagai narasumber utama GPR Conference Humas Indonesia, dikesempatan tersebut Dr Ramly mengungkapkan leason learn dari penyelenggaraan GPR Academy National Bootcamp yang diselenggarakan BPSDM Jatim, saat itu Ibu Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur 2019-2024) mengatakan bahwa Humas Pemerintah selain harus membentuk dan menjaga reputasi instansi, ia harus mampu menjadi pusat referensi yang akhirnya akan menjadi contoh baik dan direplikasi oleh instansi pemerintah lainnya.
Dalam konteks ini, humas bukan hanya bertugas menyebarkan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut bermanfaat dan dapat dijadikan acuan oleh masyarakat. Misalnya, program pemerintah yang berhasil di satu daerah bisa diinformasikan kepada publik melalui humas, sehingga daerah lain dapat meniru atau mengadaptasi program tersebut sesuai dengan konteks lokal mereka. Ini menunjukkan bahwa humas pemerintah bukan hanya tentang membangun citra positif, tapi juga tentang mempromosikan replikasi kebaikan untuk kemajuan bersama.
Navigator Tantangan Revolusi Industri 5.0
Masih dari gelaran GPR Conference pekan lalu di Jakarta, menurut Sudarmanto Plt. Direktur Layanan Teknologi Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Kominfo, humas memiliki peran kritis dalam strategi adaptasi digital pemerintah, memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mengenai inovasi dan perubahan.
Kenyataan bahwa revolusi industri 5.0 yang menandai era baru di mana teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), big data, dan otomatisasi menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan operasional bisnis. Bagi pemerintah, transisi ini tidak hanya membawa peluang untuk peningkatan efisiensi dan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga tantangan dalam bentuk ketimpangan digital, masalah privasi dan keamanan data, serta kebutuhan untuk mengelola perubahan sosial dan ekonomi yang cepat.
Di tengah perubahan yang sangat cepat tersebut, humas pemerintah berperan strategis dalam memastikan bahwa institusi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Humas harus mampu mengkomunikasikan inisiatif dan program pemerintah dengan cara yang mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat. Lebih jauh, humas harus berperan aktif dalam mendengarkan dan menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait perubahan ini, memastikan bahwa transisi ke era baru ini berjalan lancar.
Terlibat dan Memperkuat Tujuan Organisasi
Peran strategis humas pemerintah juga tercermin dalam kemampuannya untuk menghubungkan instansi dengan masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan komunitas, humas dapat membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan warganya. Ini tidak hanya membantu dalam menyebarkan informasi, tetapi juga dalam mengumpulkan feedback dari masyarakat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan cara ini, humas menjadi jembatan komunikasi yang penting dalam memastikan bahwa tujuan organisasi pemerintah sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Dalam studi Jones dan Bartlett (2019) yang terbit di Public Administration Review, diungkapkan bahwa humas yang berorientasi strategi dapat meningkatkan kinerja organisasi melalui pengembangan hubungan yang berarti dengan stakeholder. Penelitian ini menunjukkan bahwa humas tidak hanya tentang komunikasi satu arah, tetapi juga tentang mendengarkan dan merespon umpan balik masyarakat, sehingga menciptakan dialog yang konstruktif.
Sebagai contoh, dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang lalu, humas pemerintah berperan penting dalam menyebarkan informasi kesehatan yang vital, membangun kepercayaan publik, dan menggalang partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi. Menurut Asmono Wikan, Founder & CEO PR Indonesia mengatakan bahwa peran strategis humas dalam krisis adalah mengintegrasikan informasi, edukasi, dan persuasi, sehingga mampu memobilisasi masyarakat untuk bersama-sama menghadapi tantangan. Ini menunjukkan bahwa humas bukan hanya pembawa pesan, tetapi juga strategist dan motivator dalam manajemen krisis.
Jadilah Humas Strategis Pemerintah
Tidak banyak praktisi Public Relation (PR) khususnya Humas Pemerintah mampu mengambil peran sebagai Humas Strategis. Disisi lain, fakta menunjukkan bahwa belum banyak pula pimpinan dan/atau manajemen menganggap humas sebagai bagian penting dari fungsi strategis organisasi.
Oleh karena itu, penting bagi instansi pemerintah untuk terus mengembangkan dan memperkuat fungsi humas, memastikan mereka dilengkapi dengan sumber daya, pelatihan, dan teknologi terkini untuk menjalankan peran strategis mereka sebagai pendorong utama dalam pencapaian tujuan organisasi pemerintah yang lebih luas.
Meminjam motivasi yang disampaikan Ibu Khofifah Indar Parawansa saat pertama kali memberikan arahan sebagai Gubernur Jawa Timur 5 (lima) tahun yang lalu: “kita kerja baik dan benar saja tidak cukup, tapi harus dikuatkan dengan publikasi, jadi masyarakat harus tahu bahwa kita sudah melakukan pekerjaan dengan baik dan benar”.
———– *** ————-
