Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemkab Gresik, Akhmad Hadi, [kerin ikanto/bhirawa]
Kemacetan di jalan raya Pantura Manyar, tepatnya di exit tol Manyar hampir setiap hari selalu terjadi. Kemacetan itu bahkan sudah berlangsung sudah puluhan tahun. Mulai Gresik di bawah kepemimpinan Bupati Sambari Halim Radianto dan alm. KH. Robbach Mashum kemacetan itu tak pernah tersentuh.
Terkait kemacetan itu lagi -lagi Pemkab Gresik selalu beralasan itu jalan nasional dan Pemkab Gresik tidak punya kewenangan. Untuk perbaikan dan pembangunan jalan itu semuanya menjadi kewenangan penuh Kementerian PUPR melalui BBPJN (Balai Besar Pemeliharaan Jalan ) Wilayah Jatim – Bali.
“Jalan Manyar itu statusnya jalan nasional bukan kewenangan Pemkab,” tutur Ahmad Hadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemkab Gresik, Senin (11/42022).
Namun, Hadi tidak membenarkan jika selama ini Pemkab Gresik tutup mata terkait kemacetan itu. Kata Hadi, sampai saat ini Pemda Gresik terus mengupayakan agar jalan itu dapat dilaksanakan pelebaran, khususnya di ruas setelah exit toll Manyar sampai jembatan dengan skenario pekerjaan fisik konstruksi jalan akan dilaksanakan oleh tim Kementerian jika lahan sudah dapat dikondisikan.
Dikatakan Hadi, sejak awal tahun sampai bulan April 2022 sedang dilakukan proses verifikasi dan sosialisasi pelebaran pada pemilik bangunan yang ada di sisi Utara oleh tim Pemda.
“Mudah – mudahan dengan kesadaran dan dukungan semua pihak terkait, tahun ini sudah bisa clear lahannya dan dapat dilebarkan jalannya untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas yang hampir tiap hari terjadi,” tutur Hadi
Kemacetan yang terjadi di jalur Pantura Manyar itu hampir setiap hari terjadi, khususnya di exit tol Manyar. Karena trafigh ligth tidak fungsi, sehingga baik kendaraan besar seperti truk tronton saling serobot masuk ke Kawasan Industri Maspion (KIM). [eri.gat]
