Oleh :
Jusrihamulyono A.HM
Trainer Pelatihan Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan (P2KK) PUSDIKLAT Pengembangan SDM UMM
Hari pemungutan suara telah usai, sekarang hanya menunggu pasangan siapa yang mendapatkan suara rakyat sebagai bentuk amanah. Sekitar 278,7 juta jiwa pada per Juni 2023 yang telah memberikan hak politiknya di tanggal 14 Februari 2024 kemarin.. Hari yang panjang dengan penuh banyak cucuran keringat atas kerja keras dari setiap elemen masyarakat. Di mulai dari persiapan penyelenggaraan yang sudah dimulai sejak Juni 2023. Kemudian berlanjut dengan administrasi negara prasyarat pencalonan anggota legislatif hingga calon pemimpin bangsa Indonesia.
Oktober menjadi titik awal pengharapan rakyat menunggu sosok yang layak menjadi Presiden dan wakil presiden. Tepatnya pada Oktober muncul lagi pasangan yang memulai duelnya di atas panggung politik. Pasangan pertama dengan identitas amin atau Anis-Muhaimin, pasangan kedua disusun oleh Prabowo-Gibran dengan identitas gemoy, pasangan terakhir yaitu Ganjar-Mahfud. Tiga pasangan ini merupakan pasangan terbaik putra Bangsa Indonesia.
Putra terbaik bangsa Indonesia akan terpilih dari yang terbaik menjadi yang paling terbaik dan layak untuk memimpin bangsa Indonesia lima tahun kedepannya. Perhelatan panjang melalui kampanye serta debat dengan lima kali bergulir dengan tiga kali pertemuan calon presiden dan dua kali calon wakil presiden. Uniknya tayangan debat di TV nasional sangat menuai intensitas tinggi hingga munculnya gimmick yang teringat di ingatan masyarakat.
Dari hasil lima kali pertemuan dalam debat di atas panggung yang bergengsi. Muncul kandidat yang sangat menonjol di setiap pertemuan debat tersebut. Namun survei ini bukan menjadi satu-satunya dalam menentukan pilihan masyarakat. Kini masyarakat mampu menilai akan kelayakan setiap pasangan yang sedang bertarung dalam memenangkan kursi kepemimpinan. Indonesia akan dipimpin oleh orang yang hebat dengan pemikiran yang mampu menjawab permasalahan masyarakat mulai dari ekonomi, pertahanan, industrial, investasi hingga hukum ketatanegaraan.
Pertarungan visi dan misi para kandidat calon presiden dan wakil presiden telah menggambarkan bagaimana mereka telah membaca akan nasib dan kebutuhan bangsa Indonesia. Isu-isu yang digambarkan di forum normal seperti debat kemudian pertemuan-pertemuan yang dilakukan melalui blusukan di tengah masyarakat menjadikan para calon tersebut sebagai pembawa angin segar untuk nasib yang lebih baik.
Pilihan Rakyat
Pilihan rakyat harus memenuhi asas-asas pemilihan umum. Asas jujur harus dijunjung tinggi saat penghitungan suara. Asas bebas harus berpihak ke semua rakyat akan pilihannya sendiri. Asas rahasia harus dijamin demi kepentingan pemilih dalam menentukan pilihannya. Keberhasilan pemilihan umum ini ber pondasi dari nilai moralitas independensi dari asas yang telah tertuang di dalam aturan pemilu.
Harapan pemilu yang damai kini telah digembar-gemborkan untuk menciptakan perdamaian tanpa perpecahan. Transparansi yang akuntabilitas menjadikan integritas terpancar dari penyelenggaraan ini. Suara hak pilih rakyat menjadi efektivitas dalam menentukan nasib penduduk yang banyak. Apapun yang terjadi setelah diumumkannya perolehan suara terbanyak oleh KPU terkait hasil menjadi cerminan wawasan politik rakyatnya. Baik dan buruk masyarakat punya rasa cita tersendiri saat memilih pilihannya di kotak suara.
Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan pada pemilihan umum ini, yang mana yang sangat menentukan nasib bangsa Indonesia adalah penyelenggara dan pemilih. Netralitas yang digaungkan oleh presiden Jokowi kepada elemen PNS, polri-TNI serta pejabat negara tidak boleh mencampuradukkan kepentingan kelompok dan individu melalui pemilu. Suara rakyat sebagai pemilih harus menjadi keuntungan nasib bangsanya sendiri.
Jika melihat fenomena rakyat dalam memilih calon Presiden dan calon wakil presiden, dapat dikenal melalui gaya cara memilih. Rakyat memilih melalui rasional yaitu memilih melalui visi misi serta program yang selalu ditawarkan. Rakyat memilih dengan menilai pengalaman atau rekam jejak kepemimpinan sebelum mereka mencalonkan diri. Rakyat memilih karena hati nurani yang tentunya ini berdasarkan subjektif yang sulit di tebak.
Rakyat tidak boleh dilibatkan atas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang dalam perhitungan tidak memenuhi. Sebab, lagi-lagi siapapun yang mendapatkan suara rakyat tentu harapan besar dan tanggung jawab besar harus dijalankan sebagai mandat rakyat. Tidak ada harapan yang terbesit di hati pemilih selain adanya kebaikan nasib dan kelayakan hidup bagi penduduk bangsa Indonesia.
Delegasi Rakyat
Momentum dalam peralihan kepemimpinan ini menjadi titik tengah akan adanya kecerahan dalam birokrasi kerakyatan bukaan atas nama rakyat semata. Program-program yang direncanakan harus sebanding lurus dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan karena kepentingan golongan tertentu. Legislatif yang terpilih menjadi saksi yang berdaulat memperjuangkan kepentingan rakyat dalam perjalanan terbitnya regulasi.
Setelah perhitungan yang secara detail cepat dan transparansi akan tergambarkan salah satu kandidat yang terbaik diantara ketika kandidat yang lainnya. Terpilih secara demokratis menjadi tujuan bersama di dalam menjaga jati diri “Bhinneka Tunggal Ika”. Siapapun yang menang, dengan latar belakang politik yang berbeda, perbedaan kelompok, perbedaan yang dipilih tidak boleh mengalahkan persaudaraan. Suara pilihan berbeda namun satu senasib sepenanggungan. Toleransi akan perbedaan harus dijunjung tinggi demi Indonesia yang harmonis.
Program dengan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi prioritas yang dilaksanakan. Antara eksekutif dan legislative perlu sinkronisasi dengan kolaborasi yang bijaksana demi kemakmuran rakyat. Tidak ada tumpang tindih akan adanya regulasi yang hanya ingin merebut simpati rakyat. Sebagai hemat penulis, pengawasan rakyat menjadi kunci keberhasilan demokrasi yang bersih akan tindakan perugian nasib penduduk Indonesia.
Impian kita bersama sebagai rakyat yang hanya dipandang penting saat pemungutan suara dan sering tersisihkan saat kebijakan aturan perlu dilibatkan dengan prinsip keselarasan demokrasi. Mandat yang telah kita titipkan melalui ajang pesta besar bersama dengan skala berjuta nasib orang dalam bingkai NKRI harus diawasi dan diingatkan terus. Tidak ada yang mampu merubah nasib bangsa tanpa adanya campur tangan orang-orang bertanggung jawab.
———– *** ————–
