Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim, Ahmad Silahuddin
DPRD Jatim, Bhirawa
Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim, Ahmad Silahuddin angkat bicara terkait kelangkaan minyak goring (migor). Menurutnya, hal itu terjadi dipasaran yang berakibat melambungnya harga. Pihaknya pun menyayangkan langkah pemerintah yang hanya menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), tanpa menyelesaikan akar persoalannya.
“Kelangkaan minyak goreng dipasaran menjadi tanda tanya rakyat. Negara kita kan produsen dan eksportir CPO (crude palm oil) terbesar di dunia. Kalau sampai langka, tidak masuk akal. Pasti ada yang salah dengan tata niaganya. Ini yang harus ditelusuri,” Katanya, Rabu (16/2) kemarin.
Gus Adi Sapaan akrab Ahmad Silahuddin ini melanjutkan, selama ini dalam pengendalian harga, pemerintah hanya mengandalkan operasi pasar (OP). Padahal persoalannya bukan hanya itu saja. “Seperti minyak goreng perlu ditelusuri langkanya dimana, stok harus ditelusuri apakah langkanya di sisi distributor, di agen, atau di retail/pengecer,” ujarnya.
Kalau penelusuran itu belum selesai, lanjut dia, lalu negara mematok HET. “Bagaimana nasib toko kelontong, warung-warung di kampung-kampung. Ini tentu merugikan pedagang kecil dan UKM,” ucapnya.
Putra dari Ketua DPW PPP Jatim Munjidah Wahab berharap bisa memperbaiki tata niaga sembako, agar perekonomian berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau ingin menegakkan tata niaga yang baik, Lanjut Gus Adi, Pemerintah Provinsi melalui OPD terkait harus mampu membimbing pedagang kecil atau para UKM agar tidak rugi.
“Misalkan pedagang kecil atau UKM ini diajari cara melakukan antisipasi kerugian. Kalau itu terjadi, rakyat kecil atau UKM terlindungi dengan adanya proses administrasi yang baik dalam proses jual beli,” kata Gus Adi.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim ini meneruskan, jika setiap jenjang distribusi ada tata niaga yang baik, maka negara pun akan diuntungkan. Sebab ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tergali. Masyarakat dan pedagang juga diuntungkan karena harga stabil dan tidak spekulatif.
“Maka kepada pemerintah agar ada pengaturan yang baik di setiap jenjang transaksi distribusi. Sampai ke pabrik sebagai produsen. Sebab HET berawal dari HPP (harga pokok produksi) yang ditentukan oleh pabrik ,” katanya.
“Fraksi PPP DPRD Jatim minta Pemprov Jatim melalui Dinas terkait agar pentingnya penegakan tata niaga . Operasi pasar bukan solusi utama ,” Pungkas Gus Adi asli Jombang ini. [geh]
